Peraturan Pajak (Tax Guide)

penangguhan pembayaran ppn/ppn bm atas impor barang modal tertentu (seri ppn 15-95)

tata cara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak

tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri

ppn ditanggung pemerintah atas pembangunan tempat-tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah (seri ppn 14-95)

surat kawat

bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan (seri pph pasal 21 nomor 3)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, ppn barang dan jasa, ppn bm dan pph

bentuk formulir pemotongan/pemungutan pajak penghasilan

surat kawat

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku ketigapuluh delapan ikapi)

ralat keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-29/pj/1995 tanggal 30 maret 1995 tentang replikasi sistem informasi perpajakan

pemotongan pph pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi dan jasa jenis lainnya

kode unit kantor yang melaksanakan pemeriksaan (seri pemeriksaan-82)

perubahan keputusan bersama direktur jenderal pajak dan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-13/pj/1993, kep- 49/bc/1993, tanggal 12 juni 1993

pajak penghasilan pasal 25 (seri pph pasal 25-2)

keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 643/kmk.04/1994 tentang pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. (seri ppn 13-95)

tata cara pengurangan ppn atau ppn dan ppn bm untuk barang kena pajak yang dikembalikan (seri ppn 11-95)

pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pkp yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (seri ppn 12-95)

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 599/kmk.04/1994 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009

replikasi sistem informasi perpajakan

kerahasiaan bank dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak. (seri pemeriksaan 83)

penyempurnaan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 02/pj./1995 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi

pelaksanaan keputusan menteri keuangan nomor 651/kmk.04/1994 (seri pph umum nomor 6)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan april, mei dan juni 1995