Peraturan Pajak (Tax Guide)

pembayaran pph bagi orang pribadi yang bertolak ke l.n. (seri pph pasal 25 nomor 3)

pph atas hadiah undian (seri pph umum nomor 7)

surat kawat

jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak

perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 17/pj./1995 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu

tata cara pengisian dan prosedur penerbitan stp dan skp dalam masa transisi

pengenaan ppn bm atas kendaraan bermotor (seri ppn 10-95)

saat dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, penghitungan, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya (seri ppn 7-95)

pelaksanaan pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (seri ppn 6-95)

pengenaan ppn bm atas bkp yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor (seri ppn 9-95)

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama (buku ketigapuluh tujuh ikapi) (seri ppn 8-95)

tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

perubahan keputusan menteri keuangan nomor 1121/kmk.04/1991 tentang tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak melalui bank

pph pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah

perseroan terbatas

penyetoran dan pelimpahan/pemindahbukuan penerimaan pbb dalam bulan maret 1995

pemotongan pph pasal 21 atas pembayaran tht-asabri (seri pph pasal 21 no. 7)

penegasan pembayaran pajak penghasilan atas penebusan bahan bakar premix. (seri pph umum nomor 5)

perwakilan organisasi internasional yang tidak berkewajiban melakukan pemotongan pph pasal 21 dan pph pasal 26 ayat (1) huruf d (seri pph pasal 21-2)

penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt pengelola kawasan berikat indonesia ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt kawasan berikat nusantara

petunjuk pengisian spt tahunan pph tahun 1994 dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama antara direktorat jenderal pajak, pertamina dan hiswana migas

perlakuan pph bagi perwakilan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional. (seri pph umum-4)

bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

pph atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia berdasarkan pp no. 51 tahun 1994. (seri pph pasal 23/26 nomor 4)

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak