Peraturan Pajak (Tax Guide)

pembayaran pendahuluan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah atas impor atau pembelian barang kena pajak, selain barang modal, dalam rangka ekspor

faktur pajak sederhana

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2004 beserta petunjuk pengisiannya

faktur pajak (seri ppn-95)

penyempurnaan lampiran keputusan menteri keuangan nomor : 192/kmk.01/1994 tentang pembebasan bea masuk atas impor bahan baku, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan serta suku cadang, untuk pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan kapal laut

pemberian ijin entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) kepada pt. lippo kyosha indonesia yang terletak di lippo city blok ds no. 12a cikarang, desa lemah abang, kecamatan cibarusah, bekasi - jawa barat

pemberian ijin entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) kepada pt. katolec indonesia yang terletak di kawasan industri east jakarta industrial, park, plot sf, desa lemah abang, kecamatan lemah abang, kabupaten bekasi, jawa barat

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 832/kmk.00/1989 tentang penetapan rumah murah yang pajak pertambahan nilainya ditanggung pemerintah

pemberian ijin entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte) kepada pt. aneka tuna indonesia yang terletak di jalan raya surabaya-malang km. 38 gempol, pasuruan jawa timur

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 36/pj/1994 tentang pemindahan wajib pajak perusahaan go public ke kantor pelayanan pajak perusahaan go public

petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan piutang pajak

pencabutan izin entrepot produksi tujuan ekspor (epte) atas nama pt sumber mas indah plywood sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 341/kmk.05/1994

pembentukan tim khusus penanganan permohonan peninjauan kembali atas putusan banding

pph pasal 25 yang belum/kurang dibayar oleh spbu, agen/ dealer sesuai ketentuan perjanjian kerjasama ditjen pajak, pertamina dan hiswana migas

pembentukan basis data sismiop

pelaksanaan ketentuan peralihan dalam rangka pelaksannaan undang-undang nomor 11 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (seri ppn 1-95)

cara pelunasan sementara bea meterai

tata cara pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas hadiah undian

macam dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak

pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu serta yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja

pengenaan pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia, dan para pensiun atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2013