Peraturan Pajak (Tax Guide)

macam dan jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah bagi wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, dan kegiatan usaha atau badan lain

perlakuan pajak penghasilan bagi perwakilan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional

pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

pajak pengasilan atas hadiah undian

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak

fasilitas perpajakan atas penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya

tata cara pelaksanaan penagihan pajak dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa

tata cara pengurangan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang kena pajak yang dikembalikan

pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu

perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap yang ditanamkan kembali indonesia

batas bunga simpanan anggota koperasi yang tidak dipotong pajak penghasilan

bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan

batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan

besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan

badan-badan dan pengusaha kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan

tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

saat dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, penghitungan, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya

besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri bagi wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah

pengantar keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 25/pj/2003 tanggal 31 januari 2003 tentang perubahan kepudan direktur jenderal pajak nomor kep-523/pj/2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan,penyetoran, sertapelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industri yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul

tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

kawasan berikat (bonded zone)

alokasi scanner dan plotter untuk mendukung pelaksanaan pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sistem informasi geografis pbb