Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemanfaatan data prioritas

penegasan mengenai perlakuan penyusutan aktiva berwujud dan amortisasi aktiva tak berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh kontraktor yang melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah kerjasama zona a celah timor (seri p3b nomor15)

perubahan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-14/pj.bt5/1985 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran surat tagihan pajak pajak penghasilan

penanganan penyelesaian spt tahunan pph lebih bayar

tata cara penagihan piutang bea masuk/bea masuk tambahan, pajak ekspor/pajak ekspor tambahan dan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah yang berkaitan dengan fasilitas yang dikelola bapeksta keuangan

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku bacaan anak- anak sekolah dasar

wewenang untuk memberikan keputusan terhadap keberatan atas skkpp-ppn/ppn bm

perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan hutang pajak

tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

program pengkajian pengisian spt (p3spt) wajib pajak perseorangan (seri pemeriksaan 78)

perlakuan yang sama atas permohonan restitusi

persyaratan bank garansi dalam rangka restitusi ppn dan ppn bm

pemanfaatan data atau keterangan yang berkaitan dengan spt tahunan pajak penghasilan yang disampaikan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan pasal 37a undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 643/kmk.01/1993 tentang penyempurnaan klasifikasi serta perubahan tarif bea masuk atas impor kendaraan bermotor dan bagian- bagian kendaraan bermotor tertentu

penetapan klasifikasi dan tarif bea masuk atas impor barang tertentu

perubahan keputusan presiden republik indonesia nomor 52 tahun 1993 tentang pemeriksaan atas barang impor yang dimasukkan ke kawasan berikat (bonded zone)

penunjukkan surveyor untuk melakukan pemeriksaan barang ekspor

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 646/kmk.01/1993 tentang pengenaan bea masuk tambahan atas impor kendaraan bermotor lain daripada dalam keadaan terbongkar sama sekali dan bagian tertentu kendaraan bermotor

perubahan keputusan presiden republik indonesia nomor 53 tahun 1989 tentang kawasan industri

pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen elektronika tertentu

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku keduapuluh empat ikapi)

kelebihan setor pph pasal 21

perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak ke, dari dan antar kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte)

entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte)

tata cara penanaman modal