Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 642/kmk.01/1993 tentang perubahan bea masuk tambahan atas impor barang tertentu

perubahan keputusan presiden republik indonesia nomor 53 tahun 1993 tentang fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte)

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 646/kmk.01/1993 tentang pengenaan bea masuk tambahan atas impor kendaraan bermotor lain daripada dalam keadaan terbongkar sama sekali dan bagian tertentu kendaraan bermotor

kelebihan setor pph pasal 21

pemberian npwp bagi dana pensiun

ralat buku petunjuk pengisian spt tahunan pph badan

daftar pejabat (competent authority) australia untuk pelaksanaan p3b ri-australia

pemberian surat keterangan fiskal luar negeri

daftar persetujuan penghindaran pajak berganda yang telah berlaku

perubahan atas surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 47/pj.71/89, se-01/pj.71/90, se-04/pj.71/90, dan se-11/pj.71/90 (seri pemeriksaan-77)

ralat bunyi pasal 6 ayat (3) persetujuan ri-saudi arabia dalam versi bahasa indonesia

tata cara verifikasi lapangan pajak penghasilan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan oktober, nopember, dan desember 1993

faktur pajak sederhana

permintaan back up table dan persiapan pelaksanaan konversi aplikasi

proses tindak lanjut terhadap keputusan majelis pertimbangan pajak

data jumlah dan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan per dati ii

peraturan pemerintah ri nomor 39 tahun 1993 tentang perubahan atas peraturan pemerintah ri nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan uu pph 1984

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 1165/pj.24/1993 tentang sistem, bentuk dan jenis laporan bidang operasional dalam lingkungan direktorat jenderal pajak khusus mengenai bidang pajak bumi dan bangunan

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) ri-bulgaria

besarnya peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan

pemeriksaan konfirmasi atas perusahaan penerima fasilitas pembayaran pendahuluan ppn dan ppn bm dari bapeksta keuangan

blanko sppt, stts dan dhkp

toko bebas bea

perlakuan pajak penghasilan atas pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak