Peraturan Pajak (Tax Guide)

penegasan mengenai dasar pengenaan pajak ppn dalam tata niaga semen

perlakuan pasal 4 ayat (3) huruf g undang-undang pajak penghasilan 1984 bagi dana pensiun

mengesahkan agreement establishing the islamic development bank di jeddah

tindak lanjut larangan penerbitan girik, kekitir, petuk d, keterangan obyek pajak (kp. pbb.41)

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku kesembilanbelas ikapi)

pemberian fasilitas ppn/ppn bm dan pph pasal 22 impor atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan april, mei, dan juni 1993

penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu

pengenaan ppn atas bahan bakar minyak (bbm)

larangan penerbitan girik/petuk d/kekitir/keterangan obyek pajak (kp.pbb41)

keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep-28/pj.41/1993 tanggal 8 maret 1993

pembentukan kabinet pembangunan vi

penyempurnaan se-20/pj.5/1992 tentang penelitian lps-e

perubahan rincian rencana penerimaan pbb dan bphtb tahun 1999/2000

penyampaian surat keputusan menteri keuangan r.i nomor : 249/kmk.04/1993

skfln skbfln

ketentuan perpajakan dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara

pedoman pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa

penyampaian kepmen nomor : 174/kmk.04/1993 dan pengaturan produksi data keluaran penetapan pbb

pemberitahuan berlakunya persetujuan ri-saudi arabia untuk pembebasan timbal-balik pajak-pajak dan bea masuk atas kegiatan-kegiatan perusahaan angkutan udara

intensifikasi dan ekstensifikasi ppn atas penyerahan jasa persewaan ruangan, jasa perawatan jasmani, dan jasa biro perjalanan. (seri ppn-184)

jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong pph pasal 23 (seri pph pasal 23 nomor 09)

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 41/pmk.010/2007 tanggal 19 april 2007 tentang pemberian pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar oleh industri alat-alat besar

jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak serta pelayanan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan surat pemberitahuan masa sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama dalam tahun 2008

ppn atas jasa broker (pialang) asuransi (seri ppn-183)