Peraturan Pajak (Tax Guide)

keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-04/pj/1993 tanggal 15 februari 1993

peraturan disiplin pegawai negeri sipil

penunjukan tempat dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan

penyempurnaan klasifikasi dan perubahan tarip bea masuk atas impor karpet dan permadani

entrepot produksi untuk tujuan ekspor (epte)

petunjuk pelaksanaan pembetulan/pengurangan/pembatalan sppt/skp/stp pbb

penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

penerapan sanksi kenaikan pasal 14 ayat (7) uu pph 1984

tata cara pemungutan, penyetoran, penatausahaan penerimaan negara melalui bank/kantor pos dan giro, serta pengenaan sanksi administrasi

penggunaan formulir baru spt masa ppn tahun 1993 (seri ppn-185)

pemberian fasilitas impor atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku ketujuhbelas ikapi)

pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui perum pos dan giro

pph atas bukti right

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor : kep- 451/pj/1992 tanggal 18 desember 1992

keterangan dan dokumen yang dicantumkan dan/atau dilampirkan pada spt masa ppn

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 168/pmk.03/2007 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 517/kmk.04/2000 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perlakuan pajak penghasilan terhadap kegiatan sewa guna usaha (leasing)

pedoman pengkreditan pajak masukan bagi usaha jasa angkutan udara dalam negeri (seri ppn-182)

pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya dan kontrak bagi hasil

tata usaha penyetoran pph pasal 25 atas hadiah undian selain bsdsb

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku keenambelas ikapi)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kuba mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan

inventarisasi tenaga pemeriksa pajak (seri pemeriksaan-76)

penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 1983