Peraturan Pajak (Tax Guide)

pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan, penangguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi proyek pengembangan propinsi riau

penangguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan propinsi riau

sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1985tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984

pengertian daerah terpencil dan jenis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991

tidak dilakukannya pemotongan pph pasal 21 atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil golongan ii/d ke bawah dan anggota abri yang berpangkat pembantu letnan satu ke bawah yang dibebankan kepada keuangan negara (seri pph pasal 21-45)

penyampaian keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 345/pj/2001 tentang penunjukan kantor pelayanan pajak tertentu untuk melaksanakan konfirmasi faktur pajak dengan aplikasi sistem informasi perpajakan melalui komputer

lalu lintas dan angkutan jalan

daftar pengantar stp bunga penagihan

pemberitahuan besarnya rugi fiskal

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku kelimabelas ikapi)

pemanfaatan data perusahaan yang go-public

wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan spt dalam jangka waktu yang ditentukan

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku ketigabelas ikapi)

nilai kurs rata-rata valuta asing tahun 1986 sampai dengan tahun 1992 (seri ptupd-3)

tidak dilakukannya pemotongan pph pasal 21 atas honorarium, uang perangsang dan imbalan lainnya yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil golongan ii/d kebawah dan anggota abri yang berpangkat pembantu letnan satu ke bawah yang dibebankan kepada keuangan negara

permohonan pembebasan ppn impor

penagihan pajak dalam rangka impor bkp, pemanfaatan bkp tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jkp dari luar daerah pabean, dan pemungutan pajak oleh pemungut pajak (seri ppn 30-95)

konfirmasi setoran pajak

pph pasal 25 grosir gula pasir dan tepung terigu bulog

formulir pemberitahuan angsuran pph pasal 25

pedoman pengkreditan pajak masukan bagi usaha jasa angkutan udara dalam negeri

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku kesebelas ikapi)

usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta

penunjukan surveyor dalam rangka pemeriksaan barang ekspor dan barang yang dimasukkan/ dikeluarkan ke dan dari kawasan berikat