Peraturan Pajak (Tax Guide)

penyempurnaan tata cara penyampaian laporan realisasi ekspor terhadap barang dan bahan asal impor yang digunakan dalam pembuatan barang ekspor dan formulir permohonan

tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan bagian pemerintah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik

prosedur dan penatausahaan dokumen penerimaan negara dan pelimpahan penerimaan negara

ppn atas jasa penjamin emisi

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku keempatbelas ikapi)

permohonan pindah wp ke kpp dimana kantor pusat badan berkedudukan (seri npwp-24)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan juli, agustus, dan september 1992

penetapan bantuan tambahan uang muka kepada kontraktor golongan ekonomi lemah

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku kesepuluh ikapi)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokolnya

pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara pemerintah dan perusahaan

angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam masa transisi bagi wajib pajak orang pribadi yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan

ketenagakerjaan

pengusaha optik sebagai pkp (seri ppn-181)

ppn bm atas komponen bahan mentah/bagian dari alas kaki

ppn atas udang beku dan hasil laut lainnya produksi perusahaan coldstorage (seri ppn-178)

penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atas barang dan bahan asal impor yang dipergunakan dalam pembuatan komoditi ekspor

pemberian tax clearance

pph pasal 21 atas pembayaran pembuatan akta notaris. (seri pph pasal 21-44)

ralat se dirjen pajak no. se-10/pj.51/1992 tanggal 26-3-1992

keputusan menteri keuangan nomor 330/kmk.04/1992 tentang perlakuan pajak penghasilan pejabat perwakilan organisasi internasional

tambahan penjelasan atas surat edaran nomor : se-20/pj.31/1991 dan se-21/pj.31/1991

penatausahaan setoran pajak yang ditanggung pemerintah

penyempurnaan se dirjen pajak nomor se-29/pj.42/1992 tanggal 19 desember 1992 tentang perlakuan pph terhadap kegiatan sewa- guna-usaha (leasing)

perubahan lampiran keputusan menteri keuangan nomor 330/kmk.04/1992 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi pejabat perwakilan organisasi internasional