Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 306/kmk.013/1991 tanggal 20 maret 1991

spt kempos

petunjuk penelitian administrasi dan verifikasi lapangan dalam pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan

prosedur penyelesaian keberatan atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan tim pemeriksa djp-bpkp

petugas penilai swasta untuk pelaksanaan penilaian obyek pbb di 30 kota

keputusan dirjen pajak nomor kep-106/pj.11/1991 pelimpahan wewenang dirjen pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

penjelasan buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26 tahun 1991 dan selanjutnya (seri pph pasal 21-42)

ketentuan perpajakan dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara

tatacara penyelesaian pemeriksaan pajak yang belum dapat diselesaikan oleh tim pemeriksa djp-bpkp sampai dengan tanggal 31 mei 1991

persiapan pelaksanaan sistep 1992/1993

restitusi pph atas bunga deposito

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan april, mei dan juni 1991

tambahan penjelasan mengenai formulir-formulir pengurangan pbb

perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1232/kmk.013/1989 tanggal 11 november 1989

larangan penggunaan konsultan pajak swasta oleh bumn

penghapusan atas uang insentif

penjelasan tambahan perekaman data pbb di luar wilayah sistep oleh pihak iii

buku petunjuk pemotongan penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pribadi tahun 1991 dan selanjutnya (buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26)

peralihan npwp wanita kawin

analisa spt tahunan pph perseorangan/badan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, ppn barang dan jasa, ppnbm dan pph

petunjuk pelaksanaan pengamanan pemberian restitusi pajak pertambahan nilai dalam rangka ekspor

kriteria dan/atau persyaratan pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada sektor kelautan dan perikanan

kewajiban menyampaikan spt tahunan pph perseorangan

rapat koordinasi nasional dengan bpn dan ditjen puod (departemen dalam negeri)