Peraturan Pajak (Tax Guide)

npwp untuk wp badan asing, wp pma, wp bumn di kpp di luar jakarta

keputusan direktur jenderal pajak no. kep-26/pj.11.3/1991

perekaman data pbb diluar wilayah sistep oleh kpdr

perekaman data pbb di luar wilayah sistep oleh kpdr

penyelesaian penetapan dan keberatan berdasarkan perundang- undangan perpajakan lama

pemeriksaan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan penelitian material. (seri pemeriksaan-71)

pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan

pelaksanaan penagihan pbb dengan surat paksa

ketetapan pbb tambang minyak dan gas bumi tahun 1990

norma penghitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan pajak penghasilan

ppn atas penyerahan dalam negeri gula pasir asal impor

fotocopy spt tahunan pph

perantara perdagangan efek (pialang/broker) sebagai pkp. (seri ppn-173)

pembetulan butir 2.5.1. se dirjen pajak tentang petunjuk pelaksanaan penelitian spt masa ppn

penggunaan continous form sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23

tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan

penyetoran pph pasal 21 dan pasal 25 oleh wajib pajak pmdn

pengaturan lebih lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama antara direktorat jenderal pajak, bulog dan gapegti, dalam rangka kewajiban spt tahunan pph 1990

kartu pengawasan spt & pembayaran masa ppn/ppn bm (kp.ppn 1.6 & kp.ppn 1.7)

kekurangan setor ppn proyek paket b pt. taman wisata candi borobudur & prambanan (pt. twc b & p)

perpanjangan masa berlaku perjanjian kerjasama antara dirjen pajak, bulog dan gapegti

tata usaha penyetoran dan pelaporan pph pasal 22

kegiatan sewa guna usaha (leasing)

penegasan tentang "paspor dinas" dan "daerah perbatasan" pada keppres no. 28 tahun 1990

perlakuan perpajakan terhadap kerjasama pertamina dengan badan usaha swasta di bidang usaha pemurnian dan pengolahan migas (seri ppn-172)