Peraturan Pajak (Tax Guide)

pengamanan tata usaha penerimaan

pengertian "data baru" dan "data yang semula belum terungkap"

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, ppn barang dan jasa, ppn bm dan pph

penerapan norma penghitungan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1989tentang pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

prosedur penyelesaian keberatan atas ketetapan pajak hasil pemeriksaan tim pemeriksaan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan oktober, nopember dan desember 1990

pelaksanaan pembayaran pengembalian pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan melalui kantor pos dan giro

pembebasan bea masuk atas impor berbagai jenis semen sebagaimana dimaksud pada pos tarip 2523.10.000, 2523.21.000, 2523.29.100, 2523.29.900, 2523.30.000, 2523.90.100, 2523.90.200, 2523.90.300, 2523.90.400, 2523.90.900 buku tarif bea masuk indonesia tahun 1990

daftar pengantar penghapusan piutang pajak

keputusan menteri keuangan no. 1232/kmk.013/1989 tanggal 11 nopember 1989

pph pasal 23 atas "drilling mud engineering services"

penyempurnaan formulir kpu.1/kpu.1b

pembayaran kembali pajak masukan atas barang modal yang rusak, terbakar, hilang dicuri atau dipindah tangankan

penelitian untuk pemusatan penyetoran pph pasal 21 atau penetapan daerah terpencil

ppn ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama

pembebasan seluruhnya bea masuk dan tidak dipungut ppn, ppn bm, dan pph pasal 22 atas pemasukan perangkat keras dan lunak komputer untuk badan pelayanan kemudahan ekspor dan pengolahan data keuangan departemen keuangan

hal-hal yang belum diatur dalam keputusan dirjen pajak nomor kep-106/pj.11/1991 tanggal 6 juni 1991

tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (tbpfln)

pengukuhan dan mutasi dalam jabatan eselon iii di lingkungan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan

pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26 atas honorarium dokter dan dosen perguruan tinggi swasta

pemeriksaan atas tahun-tahun pajak sebelum dan atau sesudah tahun pajak yang sedang diperiksa

ppn atas jasa pelabuhan dalam jalur pelayaran internasional (seri ppn-170)

pemberian npwp untuk wanita kawin

pencantuman nomor pengukuhan pkp pembeli/penerima bkp/jkp (seri ppn-169)