Peraturan Pajak (Tax Guide)

petunjuk pelaksanaan keputusan direktur jenderal pajak no. kep- 01/pj.4/1989 tanggal 27 april 1989

penerbitan stp terhadap wp yang mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian spt tahunan pph

pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan januari, pebruari dan maret 1990

pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah, dan atas penyerahan surat kabar serta majalah

penjelasan lebih lanjut se-38/pj.4/1989 tanggal 9 nopember 1989

pedoman pengkreditan pajak masukan bagi usaha jasa angkutan udara dalam negeri

pengkreditan pajak masukan

batas nilai nominal deposito berjangka dan sertifikat deposito serta saldo tabungan tertinggi yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the hungarian people's republic for avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protocol dan exchange of note yang melengkapinya

status girik/kekitir/petuk d sebagai salinan kohir pajak bumi

pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan yang terhutang atas unit hunian rumah susun yang dibangun dan atau diadakan oleh perum perumnas

penegasan mengenai pengisian spt pph wp orang pribadi bagi para dokter

pajak undian simpedes tingkat kantor wilayah bri

pemberian nomor pokok wajib pajak (npwp) kepada isteri wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas

pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya

kewajiban perpajakan warga negara indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan organisasi internasional

pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui badan usaha milik negara

perubahan ketentuan mengenai perusahaan perdagangan surat berharga dalam keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1251/kmk.013/1988 tanggal 20 desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan

perlakuan pajak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal

pendataan obyek dan subyek pbb

ppn yang berkaitan dengan perusahaan pelayaran/agen pelayaran

npwp pembeli atau penerima jasa dalam faktur pajak

pajak atas keuntungan (capital gain)