Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemusnahan dokumen/arsip yang sudah tidak mempunyai nilaiguna

pengenaan ppn atas jasa perusahaan perjalanan seri ppn-140

pemotongan pph pasal 21 atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diterima para anggota dpr/dprd (seri pph pasal 21-39)

pencantuman npwp pada faktur pajak. (seri ppn-138)

jenis-jenis pelayanan jasa pelabuhan udara yang dilakukan oleh perum angkasa pura i

penetapan besarnya provisi atas pengurusan barang impor yang dilakukan oleh perusahaan umum pos dan giro

tata cara dan persyaratan pencetakan benda meterai

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 338/kmk.01/1985 tentang penyetoran bea masuk, ppn dan ppn barang mewah pph pasal 22 dalam rangka impor dan penyetoran cukai

jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah (seri ppn-137)

pemungutan dan atau penyetoran pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangka impor

penetapan rumah murah yang pajak pertambahan nilainya ditanggung pemerintah

pengumuman direktur jenderal pajak nomor peng-139/pj.63/1989

penghitungan laba bersih importir yang melakukan impor atas dasar inden yang tidak melimpahkan pph pasal 22 impor kepada indentor

petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1988, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1988 dan keputusan presiden republik indonesia nomor 56 tahun 1988 dalam masa peralihan

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 75/pmk.03/2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak

pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak selain jasa yang dilakukan oleh pemborong, jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi

pedagang besar sebagai pengusaha kena pajak

penegasan bukti pemotongan pph pasal 21 dan pengisian spt 1770 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan anggota abri

penerbitan skp terhadap wajib pajak yang tidak memasukkan spt tahunan pph

pembetulan spt pkk tahun 1984

bentuk, kode, warna dan ukuran formulir surat pemberitahuan dan formulir surat tegoran pajak bumi dan bangunan

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1261/kmk.00/1988 tanggal 22 desember 1988

perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

beberapa permasalahan sehubungan dengan pengukuhan notaris sebagai pkp

pemeriksaan pph pasal 21/pasal 26 (seri pemeriksaan-64)