Peraturan Pajak (Tax Guide)

surat tegoran

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 26/pj/2012 tentang pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

pelimpahan wewenang untuk memberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan khusus spt pph (seri pemeriksaan 44)

surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-11/pj.22/1985

surat penarikan kembali surat keberatan/banding wajib pajak

pemotongan pph pasal 23 atas jasa recruitment

ralat pedoman standar gaji/upah karyawan asing tahun 1987- 1988

pemeriksaan terhadap rumah sakit sebagai pemotong pajak pph pasal 21

pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang

ketentuan perpajakan dalam kontrak karya pertambangan

spt pph 1986 lebih bayar yang lp2-nya masih belum diterbitkan oleh kpdip. (seri pemeriksaan-43)

ralat surat edaran direktur jenderal pajak no. se-26/pj.2/1988 tanggal 27 juli 1988

penggunaan nama (penyebutan) formulir pembukuan

petunjuk pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak (seri ppn-124)

pedoman penyusunan kertas kerja pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

delegasi wewenang pemeriksaan spt pph untuk tujuan penetapan pajak (seri pemeriksaan 40)

kriteria wp efektif dan wp non efektif

pedoman standar gaji/upah karyawan asing tahun 1987-1988 (seri pph pasal 21-37)

pemberitahuan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda ri-austria

pungutan pph pasal 21, pph pasal 23 dan pph pasal 26 oleh direktorat jenderal anggaran dan bendaharawan pemerintah

kewajiban melampirkan asli faktur pajak masukan pada spt masa ppn oleh pkp eksportir (seri ppn-120)

penyelesaian spt tahunan lebih bayar yang di sumbangkan untuk negara

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan (seri pemeriksaan-39)

buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26 tahun 1988 dan seterusnya (seri pph pasal 21-36)

masalah restitusi ppn atas bkp yang terbakar (seri ppn-117)