Peraturan Pajak (Tax Guide)

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang dikenakan terhadap pph, ppn dan ppn atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 6 tahun 1983

pembentukan team intensifikasi pajak bumi dan bangunan tingkat pusat

kebijaksanaan pemeriksaan spt pph lebih bayar 1986 (seri pemeriksaan 09)

pokok-pokok kebijaksanaan pemeriksaan spt pph 1986 (seri pemeriksaan 08)

batas waktu pengajuan keberatan dan batas waktu penyelesaian keberatan wajib pajak

salah hitung/dasar penghitungan pph pasal 22 impor

perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak kepada kepala inspeksi pajak untuk melakukan penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berdasarkan peraturan pemerintah ri nomor 45 tahun 1986

penyelesaian surat pemberitahuan pajak lebih bayar

petunjuk pelaksanaan pasal 8 pp. no. 45 tahun 1986

pengertian "terhutang" yang dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan 1984 (seri pph pasal 23/26-16)

ralat kesalahan cetak formulir spt tahunan pph tahun 1987 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan

pengertian faktur pajak asli (seri ppn-99)

pembayaran fiskal luar negeri yang dapat diperhitungkan dengan pph pasal 21

tata cara pembebanan dan penata usahaan pajak pertambahan nilai dalam rangka pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 65 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran

pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang ditanggung oleh pemerintah atas impor peralatan dan bahan baku untuk transfusi darah oleh markas besar palang merah indonesia

ralat petunjuk pengisian kpl.pl.7

buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26 tahun 1987 dan selanjutnya (seri pph pasal 21-33)

petunjuk pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 62 tahun 1986

tata cara penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu

pengawasan dan pengamanan penyelesaian keberatan pph menurut pasal 25 jo pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 1983

pembebasan pph terhadap adb di jakarta (seri pph umum-20)

buku-buku register

tanda terima spt. pph. 1986 dan pemberitahuan kepada wajib pajak

tata cara penelitian spt pph dalam rangka pelaksanaan sistem pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi