Peraturan Pajak (Tax Guide)

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor inspeksi pbb dan kepala kantor dinas luar tingkat i pbb untuk memberikan keputusan atas keberatan pajak bumi dan bangunan

tata cara pelaksanaan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan wajib pajak mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 1983

penyelesaian permohonan peninjauan kembali stp ppn dan ppn.bm

wewenang kip domisili dan kip lokasi untuk melakukan verifikasi pph pasal 21 (seri pph pasal 21-34)

penegasan tentang norma penghitungan pada buku petunjuk pengisian spt tahunan pph 1770 b dan 1771 b

tenaga pemeriksa pph (seri pemeriksaan-22)

print out spt pph 1985 nihil dan kurang bayar. (seri pemeriksaan 05-02)

tambahan penjelasan untuk formulir 1770-a5 dalam hal ada sisa kerugian tahun lalu. (seri pph spt-15)

pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran/pemasukan/ penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari/ke/di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau batam dan pulau- pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai kawasan berikat (bonded zone)

daftar kesimpulan hasil pemeriksaan spt pph 1985 (seri pemeriksaan-06)

penyampaian/penyebaran spt tahunan tahun 1986. (seri pph spt-16)

beberapa penegasan sehubungan dengan penyesuaian harga atau nilai perolehan harta perusahaan

pengumpulan bahan keterangan/pemeriksaan berdasarkan informasi, data, pengaduan dan laporan (seri pemeriksaan-10)

pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran

penetapan film penerangan yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada departemen penerangan republik indonesia sebagai barang kena pajak yang pajak pertambahan nilai atas impor atau penyerahannya ditanggung oleh negara

print out spt pph 1985 lebih bayar (seri pemeriksaan 03-01)

ralat spt pph pasal 21 tahun 1986

tata cara penyelesaian pembayaran ppn oleh para kontraktor pln. (seri ppn-95)

pungutan ppn atas importir yang melakukan penjualan barang lokal (seri ppn-92)

surat keterangan tidak terhutang ppn (seri ppn-94)

penundaan pembayaran ppn dan ppn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada pt. bimantara eka santosa

jangka waktu penundaan penyampaian surat pemberitahuan tahunan. (seri pph spt-05)

pembentukan team intensifikasi pajak bumi dan bangunan tingkat pusat

kompensasi atas kerugian yang diderita selama 6 tahun pertama sejak pendirian perusahaan. (seri pph spt-14)