Peraturan Pajak (Tax Guide)

norma penghitungan untuk tahun pajak 1986

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk tanggal 13 sampai dengan 30 september 1986

peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1986 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan

tata cara pembetulan pernyataan pengampunan (pembetulan berdasarkan se-35 atau pembetulan ii)

besarnya peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan

pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 30 tahun 1986 jo. keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1986

penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu

pemberian kemudahan di bidang bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan bagi usaha pertaksian

pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain (seri bm-5)

pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terhutang atas obyek pajak tertentu

kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kepala inspeksi pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

pajak penghasilan atas bunga surat promes (promissory note)

tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan

pelaksanaan keputusan presiden nomor 29 tahun 1986 tentang pembayaran pajak penghasilan yang terhutang sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi

pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atas impor barang yang berkaitan dengan proses produksi untuk menghasilkan perahu layar motor (plm) jenis caraka jaya

pembayaran pajak penghasilan yang terutang sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri dan hibah

perubahan dan tambahan lampiran i dan lampiran ii keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 291/kmk.04/1985 tanggal 27 maret 1985 tentang macam dan jenis barang kena pajak yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

pemberian kemudahan pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atas impor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pt industri pesawat terbang nusantara, pt pindad, pt pal dan perum dahana

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak- pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 undang-undang nomor 6 tahun 1983

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kepada kepala inspeksi pajak untuk membetulkan dan mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak pajak penghasilan yang tidak benar

penghitungan pph pasal 21 atas penghasilan karyawan/karyawati indonesia yang baru bekerja pada pertengahan tahun (seri pph pasal 21-31)

penghitungan pph pasal 21 bagi pegawai yang dipindah-tugaskan dalam tahun berjalan. (seri pph pasal 21-27)

ppn atas film ceritera impor (seri ppn-78)