Peraturan Pajak (Tax Guide)

tata cara pelaporan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea masuk yang ditanggung atau dibayar pemerintah

perubahan dan tambahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 178/kmk.01/1985 tentang peraturan peralihan dalam rangka pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

ppn atas jasa pemborongan instalasi listrik (seri ppn-83)

penata-usahaan dan pertanggung-jawaban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar bendaharawan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk bulan juli, agustus, dan september 1986

tata cara pembebanan dan penatausahaan pajak pertambahan nilai (ppn) atas impor dalam rangka pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

biaya "entertainment" dan sejenisnya (seri pph umum 18)

tata cara pembebanan dan penatausahaan pajak pertambahan nilai (ppn) atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam rangka pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

penegasan lebih lanjut masalah saat pembuatan faktur pajak (seri ppn 76)

penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai atas barang dan bahan asal impor yang dipergunakan dalam pembuatan komoditi ekspor

penetapan dan penggunaan kode surat dan cap dinas sementara pada kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data eksternal

ppn atas penyiapan lahan untuk pemukiman transmigrasi dan pertanian (seri ppn-75)

ralat buku petunjuk pph pasal 21 dan pasal 26 tahun 1985 (seri pph pasal 21-30)

pph pasal 21 tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli. (seri pph pasal 21-29)

buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan pasal 26 tahun 1986 (seri pph pasal 21-28)

bea meterai atas bukti pengambilan simpedes (seri bm-12)

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan yang diterima tenaga asing yang bekerja pada wajib pajak badan pengeboran minyak dan gas bumi di indonesia

kewajiban mengadakan pembukuan bagi toko emas. (seri ppn-74)

tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan bea masuk, ppn dan ppn barang mewah serta pph pasal 22 atas impor barang melalui perusahaan umum pos dan giro

pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa profesi yang dilakukan di indonesia

pajak pertambahan nilai atas rokok dan perubahan formulir 1485 a-1 (seri ppn-93)

pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

besarnya biaya administrasi

pencabutan surat edaran direktur jenderal pajak nomor : se- 39/pj.22/1986 tanggal 17 september 1986, se-42/pj.2/1986 tanggal 2 oktober 1986

bea meterai atas surat izin mengemudi (sim) dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (stnk) (seri bm-08)