Peraturan Pajak (Tax Guide)

rencana strategis kementerian keuangan tahun 2010-2014

besarnya biaya administrasi

penetapan jenis, kode, warna dan bentuk formulir surat setoran pajak atas impor barang (khusus giro pos) serta buku penuntun khusus cara pengisiannya

penjelasan tentang bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan

perubahan dan tambahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor : 432/kmk.04/1984 tanggal 11 mei 1984 tentang bentuk, ukuran, pengadaan dan tata cara penyampaian faktur pajak

penyampaian spt pph orang pribadi bagi orang-orang indonesia yang berada di luar negeri

tata cara pemungutan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh kantor perbendaharaan negara untuk pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekanan pemerintah

pembebanan preproduction cost pada penghasilan bruto

pdm fiskal luar negeri yang dapat diperhitungkan dengan pph pasal 21

pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain

petunjuk mengenai pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain (seri bm-06)

pelimpahan wewenang pemberian izin pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain

print out spt pph 1985 (seri pemeriksaan-04-02)

pemungutan bea meterai oleh bendaharawan (seri bm-11)

perubahan ketentuan pasal 3 keputusan menteri keuangan no.: 457/kmk.012/1984 tanggal 21 mei 1984

perihal halaman 4 dan 5 buku petunjuk cara pengisian spt pajak penghasilan orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas tahun 1985 (1770)

pelimpahan wewenang kepada kepala inspeksi pajak untuk memberikan keputusan mengenai peninjauan kembali surat tagihan pajak

penetapan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai pembayaran pendahuluan pajak bumi dan bangunan 1986

pengenaan pajak bumi dan bangunan atas rumah-rumah dinas

penunjukan kantor perbendaharaan negara untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekanan pemerintah

norma penghitungan khusus penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengeboran minyak dan gas bumi serta angsuran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri

ralat buku petunjuk cara pengisian spt tahunan pph tahun 1985 wajib pajak badan koperasi (seri pph spt-07)

pelimpahan wewenang kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak untuk memberikan keputusan atas keberatan wajib pajak mengenai pajak penghasilan

penerapan tarif effektif rata-rata uang pesangon dan bagian tahun pajak (seri pph pasal 21-23)

deposito berjangka dalam mata uang asing milik perusahaan