Peraturan Pajak (Tax Guide)

bea meterai atas faktur polisi kendaraan bermotor (seri bm-03)

deposito berjangka dalam mata uang asing milik perusahaan

perubahan tarif bea meterai vide uu nomor 13 tahun 1985 (seri bm-02)

permohonan restitusi bea meterai atas paspor dan dokumen keimigrasian (seri b.m. -1)

rumus tunjangan pph untuk para pejabat negara, pegawai negeri sipil dan anggota abri (seri pph pasal 21-22)

tanda tangan akuntan publik

penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan

tata cara pendaftaran obyek pajak dari pajak bumi dan bangunan

pengelolaan arsip statis

tata cara penagihan pajak bumi dan bangunan dan penunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa

tata cara penyampaian laporan dan pemberian keterangan dari pejabat yang dalam jabatannya berkaitan langsung/ada hubungannya dengan obyek pajak dari pajak bumi dan bangunan

pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk bulan januari, februari, dan maret 1986

penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan obyek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan

pelaksanaan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan

pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada gubernur kepala daerah tingkat i dan/atau bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat ii

penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan

penyetoran pajak bumi dan bangunan

tata cara pendaftaran obyek pajak, pajak bumi dan bangunan

pajak bumi dan bangunan

pajak bumi dan bangunan

pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

bea meterai

penerbitan skp pph pasal 26 (seri pph pasal 26-07)

rahasia jabatan