Peraturan Pajak (Tax Guide)

rahasia jabatan

petunjuk pelaksanaan pemeriksaan

pengisian formulir 1771-i sebagai lampiran spt badan (seri pph spt-01)

pph pasal 21 atas penghasilan pegawai negeri atau pejabat negara (seri pph pasal 21-16)

penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

penafsiran atas pasal 9 ayat (8) huruf b uu ppn 1984 (seri ppn-66)

pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984

pelimpahan pph pasal 22 impor (seri pph pasal 22-16)

pelimpahan wewenang untuk melakukan pemeriksaan kepada direktur pengusutan dan pengendalian wilayah, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kepala inspeksi pajak

pemeriksaan smb wppm

kelebihan pemotongan dan penyetoran pph pasal 21 (seri pph 21-21)

penegasan masalah pengusaha kena pajak dan barang kena pajak

pembebasan ppn sebesar 2% atas gula bagian petani tri

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada kepala inspeksi pajak untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak dan surat pemberitaan

tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan

penjelasan uang lembur, premi dan komisi dalam pasal 5 (1) buku petunjuk pemotongan pph pasal 21 dan 26 (seri pph pasal 21-20)

pengeluaran untuk penyediaan makanan bagi "crew" dari kapal laut

permohonan untuk menetapkan sppb yang dikeluarkan bulog sebagai faktur pajak

perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

kewajiban memasukan laporan pajak-pajak pribadi (lp2p) bagi pejabat/pegawai departemen keuangan dan pejabat/pegawai bumn dalam lingkungan departemen keuangan

tata cara penerbitan surat perintah membayar kembali pajak

tata cara pembayaran kembali kelebihan angsuran/pembayaran pajak melalui bank

pelimpahan pph pasal 22 impor dari importir kepada indentor

dana cadangan piutang ragu-ragu untuk jenis usaha lembaga keuangan bukan bank. (seri pph umum-16)

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada kepala inspeksi pajak untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak dan surat pemberitaan (seri pph umum-15)