Peraturan Pajak (Tax Guide)

permintaan data-data/informasi perpajakan oleh instansi lain

tata laksana impor barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang di biayai dengan dana bantuan/pinjaman luar negeri

kegiatan drilling sebagai kegiatan non konstruksi (seri ppn-65)

tata cara penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai atas perolehan atau impor barang modal tertentu

npwp cabang-cabang perusahaan dalam satu wilayah

tata usaha pelaksanaan pemungutan pajak atas impor. (seri ppn-34)

pengertian kebenaran yuridis formal (seri pph spt-06)

bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan dana bantuan/pinjaman luar negeri

tata cara pengembalian pajak pertambahan nilai atas penyerahan bahan bakar minyak super dan premium kepada kedutaan/konsulat negara asing dan lembaga-lembaga internasional tertentu

penegasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surat edaran nomor : se-34/pj.22/1984 tanggal 20 agustus 1984 (seri pph pasal 23-13)

pengertian supplier dalam s.e. bersama direktur jenderal pajak dan direktur anggaran. (seri ppn-55)

jumlah dan perincian wp terdaftar

pembayaran pajak-pajak diluar tempat domisili wajib pajak

dasar penghitungan, tarif serta tata cara pelaksanaan pembayaran/pemungutan pajak penghasilan dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha impor

pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak dari importir kepada indentor (seri ppn-58)

pelaksanaan kep. men. nomor : 345/kmk.04/1984

pelimpahan pph pasal 22 impor dari importir kepada indentor

perbedaan penelitian dan pemeriksaan pajak penghasilan (seri pph umum -14)

pembayaran uang tebusan yang dilakukan tanggal 1 juli 1985 dianggap dilakukan pada waktunya

nilai pajak kekayaan dari rumah yang dibeli dengan cicilan

prosedur dan administrasi restitusi pajak pertambahan nilai (seri ppn-50)

pengadaan formulir

pelaksanaan administrasi ppn atas penyerahan bbm dan bukan bbm oleh pertamina (seri ppn-54)

penggunaan microfilm

penerapan norma penghitungan pajak penghasilan untuk menentukan penghasilan netto (seri pph norma-01)