Peraturan Pajak (Tax Guide)

pajak pertambahan nilai dalam tata niaga emas perhiasan (seri ppn-53)

pelaksanaan pajak pertambahan nilai atas usaha penjahit (seri ppn-52)

skpkpp dan spmkp pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

saat mulai berlakunya surat edaran direktur jenderal pajak nomor : se-11/pj.22/1985 tanggal 13 maret 1985 (seri pph umum-10)

penetapan bentuk, jenis dan warna formulir surat setoran pajak atas impor barang (khusus bank devisa), surat setoran pajak atas impor barang dalam rangka bantuan/ pinjaman luar negeri dan surat setoran pajak pertambahan nilai (khusus hasil tembakau) beserta buku penuntun khusus cara pengisiannya

pajak pertambahan nilai atas usaha periklanan (seri ppn-49)

daftar uang jaminan lelang

pph pasal 22 impor bentuk usaha tetap (but)

pajak pertambahan nilai di bidang minyak dan gas bumi (seri ppn-46)

pembayaran pajak pertambahan nilai yang terhutang oleh kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri atau hibah

pph pasal 21 atas komisi pegawai dinas luar asuransi (seri pph pasal 21-17)

penetapan bahan galian batu bara sebagai bukan barang kena pajak

penetapan bentuk, jenis dan warna formulir surat setoran surat tagihan pajak bunga penagihan, dan surat setoran atas surat ketetapan pajak-pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak penjualan dan pajak lain dalam masa peralihan beserta buku penuntun khusus cara pengisiannya

pelelangan beberapa bidang tanah dalam satu kapling

masalah bunga angsuran piutang dalam pajak pertambahan nilai (seri-ppn 44)

pengenaan pph pasal 21 atas persekutuan tenaga ahli (seri pph umum-08)

pajak pertambahan nilai dalam tata niaga kendaraan bermotor (seri ppn-45)

beberapa penegasan mengenai keputusan menteri keuangan no.: 291/kmk.04/1985. (seri ppn-43)

perubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

penunjukan kepala kantor pengolahan data dan informasi pajak untuk atas nama direktur jenderal pajak menandatangani kartu nomor pokok wajib pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan pajak penghasilan untuk bulan april, mei dan juni 1985

perdagangan konsinyasi (seri ppn-41)

bidang-bidang tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek pajak dari pajak penghasilan. (seri pph umum-06)

pengertian menambang dalam undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 (seri ppn-38)

pajak pertambahan nilai terhadap toko emas. (seri ppn-39)