Peraturan Pajak (Tax Guide)

pembentukan team penyusunan kembali organisasi direktorat jenderal pajak

ralat spt/penuntun pengisian pajak kekayaan tahun 1985

penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil

nilai kurs sebagai dasar pelunasan pajak penghasilan untuk bulan januari, pebruari dan maret 1985

petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 79/pmk.010/2006 tanggal 25 september 2006 tentang pembebasan bea masuk atas impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk pembuatan kendaraan bermotor tujuan ekspor

pajak kekayaan tahun 1985

impor barang-barang keperluan operasi perminyakan. (seri pph pasal 22-15)

peninjauan kembali bea meterai atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam pasal 38, pasal 44a, pasal 45 ayat (1) b, ayat (9) dan ayat (11) d, pasal 61 ayat (1) a dan b, pasal 62, pasal 63 ayat (2), pasal 69 ayat (3), pasal 80 ayat (2) dan penetapan tarif minimum bea meterai, serta bea meterai atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), pasal 69 ayat (1), pasal 78, pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) aturan bea meterai 1921

penerimaan dokumen pengampunan dan surat pemberitahuan (seri : 10-pengampunan)

ralat pada spt p.kk tahun 1985 yang terlanjur dicetak

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 957/kmk.04/1983 tanggal 31 desember 1983 tentang penentuan bidang-bidang tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek pajak dari pajak penghasilan

peninjauan kembali besarnya tarip, batas kekayaan minimum kena pajak dan batas-batas nilai lainnya dalam ordonansi pajak kekayaan 1932

jasa giro

status usaha badan-badan koperasi (seri npwp 28)

jasa tekhnik dan jasa manajemen menurut pasal 23 dan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan 1984 (seri pph pasal 23-03)

besarnya tarif pph pasal 22 diatas pembayaran "handling fee" (seri pph pasal 22-04)

perbaikan norma penghitungan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan didalam sk direktur jenderal pajak no. kep- 02/pj.5/1984 tanggal 21 maret 1984

pengiriman formulir pengampunan pajak. (seri : 07-pengampunan)

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1984 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 menjadi undang- undang

surat keterangan bebas pph pasal 22 (seri pph pasal 22-07)

pengiriman formulir pengampunan pajak. (seri : 06-pengampunan)

bentuk, jenis, warna, formulir dan buku petunjuk pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 1984

perubahan dan penyempurnaan susunan keanggotaan sub kelompok kerja bidang pengampunan pajak pada kelompok kerja pembaharuan sistem perpajakan direktorat jenderal pajak