Peraturan Pajak (Tax Guide)

perubahan dan penyempurnaan susunan keanggotaan sub kelompok kerja bidang pengampunan pajak pada kelompok kerja pembaharuan sistem perpajakan direktorat jenderal pajak

pengertian barang dalam uu ppn 1984 (seri ppn-16)

penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan

s. t. p

penjelasan se tanggal 3 pebruari 1984 no. 01/pj.24/1984, tentang besarnya tarif pph pasal 22 atas pembayaran "handling fee" (seri pph pasal 22-09)

penetapan bentuk, jenis dan warna formulir/sarana perubahan data wajib pajak

pembubaran team evaluasi terhadap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembaharuan sistim perpajakan

nilai kurs sebagai dasar penghitungan pph pasal 21 untuk bulan oktober, nopember dan desember 1984

nilai dasar perhitungan bea masuk untuk bulan oktober, nopember dan desember 1984

pengertian pemakaian sendiri dalam usaha pemborongan/developer/real estate (seri ppn-12)

pemberian saham bonus dan pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran dalam kaitannya dengan penilaian kembali harta perusahaan. (seri pph umum 03)

tata cara pengurangan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang kena pajak dan/atau barang mewah yang dikembalikan

pengiriman surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembangunan (spjp)

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of bulgaria on visa exemption for holders diplomatic and service passports)

petunjuk pelaksanaan administrasi serta penetapan bentuk formulir, jenis buku dan laporan pengampunan pajak

penyempurnaan lampiran keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-50/bpj.5/1984, tanggal 25 april 1984 tentang tempat pendaftaran diri wajib pajak pada kantor direktorat jenderal pajak

penyempurnaan norma penghitungan pph 1984

pelunasan pph atas charter kapal dan pesawat terbang. (seri pph pasal 23-10)

skb pph pasal 22 impor (seri pph pasal 22-12)

penyempurnaan keputusan menteri keuangan republik nomor 961/kmk.04/1983 tanggal 31 desember 1983 tentang penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan

penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai atas perolehan atau impor barang modal tertentu

jawaban atas masalah pph pasal 21 dari pt. uniroyal sumatera plantations (seri pph pasal 21-13)

"kredit pajak" pph pasal 22 yang masih memakai nama dan formulir mpo (seri pph pasal 22-11)

petunjuk lebih lanjut pelaksanaan tatacara pengukuhan dan penghapusan nomor pokok wajib pajak

pph pasal 23 atas usaha "financial leasing" (seri pph pasal 23-09)