Jakarta

Bandung

Bali

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

Undang-Undang

Lainnya

Peraturan Pemerintah

Majelis Permusyawaratan Rakyak

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Dirjen Pajak

Optimalkan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dengan panduan sistem inti administrasi perpajakan yang profesional dan efektif.

PER - 11/PJ/2025

PPN/PPnBM

Bea Meterai

s8x893t4pgkrwain0qx6biszn0khogpi8fxzyh7k.pdf

KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Asep Mulyana

Peraturan Menteri Keuangan

Optimalkan pajak Anda dengan memahami ketentuan nilai lain dan besaran tertentu PPN. Solusi tepat untuk perencanaan pajak yang efektif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA &nbsp;NOMOR 53 TAHUN 2025 &nbsp;&nbsp; TENTANG &nbsp; PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI &nbsp;DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menimbang :<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi perdagangan aset kripto dan menyesuaikan perkembangan perdagangan aset kripto, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan perpajakan atas transaksi perdagangan aset kripto;</li><li>bahwa pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai belum menyesuaikan ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai, sehingga perlu dilakukan perubahan;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai;</li></ol> &nbsp;&nbsp;Mengingat&nbsp; :<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana&nbsp; telah&nbsp; beberapa&nbsp; kali&nbsp; diubah&nbsp; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li><li>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);</li><li>Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);</li></ol>&nbsp; &nbsp;MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. &nbsp;Pasal I Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: &nbsp;Pasal 20 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana&nbsp; telah&nbsp; diubah&nbsp; dengan&nbsp; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78) diubah sebagai berikut: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: &nbsp;Pasal 313 &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(2)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">a.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">10% (sepuluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi; atau</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">b.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">20% (dua puluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(3)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(4)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong Pajak Penghasilan atau pungutan lainnya.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(5)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Termasuk komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu komisi atau imbalan yang dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah kepada Agen Asuransi berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan Agen Asuransi di bawah manajemennya.</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Ketentuan ayat (2) Pasal 324 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: &nbsp;Pasal 324 &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(2)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dikali 11/12 (sebelas per dua belas) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(3)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">3.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Pasal 343 dihapus. &nbsp;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">4.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Pasal 354 dihapus. &nbsp;</td></tr></tbody></table></figure> &nbsp;Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025. &nbsp; &nbsp;Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. &nbsp;&nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, &nbsp; ttd SRI MULYANI INDRAWATI&nbsp;&nbsp; Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, &nbsp; ttd DHAHANA PUTRA &nbsp;BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 551

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Instruksi Menteri Keuangan, Surat Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan

Perubahan PMK No. 11/2025: Ketentuan Nilai Lain & Besaran Tertentu PPN. Panduan penting bagi profesional pajak.

53 TAHUN 2025

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Perubahan ketiga PMK No. 81/2024: Ketentuan perpajakan terbaru untuk pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

54 Tahun 2025

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN 

1 TAHUN 2026 

KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM  RANGKA PELAKSANAAN SISTEM  INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Optimalkan pengelolaan pajak Anda dengan memahami ketentuan sistem inti administrasi perpajakan terbaru.

Pajak Karbon

BPHTB

Pengadilan Pajak

lamp_kep00004_pdhct_pj_2026.pdf

&nbsp;KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK &nbsp;NOMOR KEP - 00004/PDH-CT/PJ/2026 &nbsp;TENTANG &nbsp; TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK &nbsp;DIREKTUR JENDERAL PAJAK,&nbsp;&nbsp; Menimbang : &nbsp;<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;</li><li>bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;</li><li>bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;</li></ol>&nbsp;Mengingat : &nbsp;<ol><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 552);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya;</li></ol>&nbsp;&nbsp;MEMUTUSKAN :&nbsp; Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.&nbsp;&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td style="vertical-align:top;">KESATU &nbsp;&nbsp;</td><td style="vertical-align:top;">:</td><td>Menetapkan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.&nbsp;</td></tr><tr><td style="vertical-align:top;">KEDUA&nbsp;&nbsp;</td><td style="vertical-align:top;">:</td><td>Saat Mulai Terdaftar dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal 1 Juli 2026.&nbsp;</td></tr><tr><td style="vertical-align:top;">KETIGA&nbsp;&nbsp;</td><td style="vertical-align:top;">:</td><td>Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.&nbsp;</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: &nbsp;<ol><li>Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;</li><li>Kepala Kantor Wilayah terkait;</li><li>Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;</li><li>Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait; dan</li><li>Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.</li></ol>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2026 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, &nbsp;ttd. BIMO WIJAYANTO&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Keputusan Dirjen Pajak

NOMOR KEP - 00004/PDH-CT/PJ/2026

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah

Pemerintah

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

11 TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

JENIS PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK, PERSYARATAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG HARUS DILAMPIRKAN, TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DIGUNAKAN, TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DAN SALURAN YANG DIGUNAKAN, SERTA TATA CARA TINDAK LANJUT ATAS PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK

Panduan lengkap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan elektronik: dokumen, tanda tangan, dan tata cara penyampaian yang efektif.

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

Panduan lengkap pemberian dan penggunaan NISOI serta kewajiban pelaporan pajak instansi pemerintah. Optimalkan kepatuhan pajak Anda!

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

Perubahan aturan pajak: Tata cara baru pemberian & penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Pemerintah serta kewajiban pelaporan pajak.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Panduan lengkap administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP untuk perencana pajak profesional. Optimalkan pengelolaan dokumen Anda!

TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL YANG BERPARTISIPASI DALAM SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA TURIS ASING

Panduan pendaftaran dan kewajiban PKP toko retail dalam skema pengembalian PPN untuk turis asing. Optimalkan kepatuhan pajak Anda!

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI

Optimalkan pengelolaan pajak Anda dengan panduan lengkap pemberian NPWP untuk ekstensifikasi. Solusi profesional untuk perencana pajak.

Panduan lengkap administrasi NPWP, PKP, dan PBB: Jenis, dokumen, dan saluran untuk hak dan kewajiban perpajakan Anda.

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Peraturan Presiden, Penetapan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden

Presiden

Kementerian Lainnya

Badan/ Lembaga Lainnya

Entitas lainnya

Pemerintah Daerah

Direktorat Bea dan Cukai

Gubernur

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN

Surat Edaran Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Perindustrian

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Peraturan Bersama Dirjen

Keputusan Bersama Dirjen

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Instruksi Dirjen Pajak

Surat Edaran Bersama Dirjen

Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Bea & Cukai

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Surat Dirjen Bea & Cukai

Surat Dirjen Anggaran

Surat Dirjen Perbendaharaan

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Kawat

Pengumuman

Peraturan Daerah

Peraturan Lainnya

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan Walikota Salatiga

Peraturan Walikota Yogyakarta

Peraturan Walikota Pekalongan

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak

Peraturan Daerah Kota Bandung

Nota Dinas

Peraturan Badan/Lembaga

Peraturan Direktur Perbendaharaan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta

Surat Edaran Pengadilan Pajak

Peraturan Gubernur DKI

Keputusan Pengadilan Pajak

Ibu Kota Nusantara

Peraturan Mahkamah Agung

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Peraturan Pajak (Tax Guide)

Daftar Peraturan Pajak Terbaru

Terpopuler