Peraturan Pajak (Tax Guide)

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik polandia

tata cara pemberian dan penggunaan nomor identitas subunit organisasi instansi pemerintah serta kewajiban pelaporan pajak instansi pemerintah

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kanada dan protokolnya

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik india

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan belanda dan protokolnya

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara qatar

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovakia

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik perancis

pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik singapura

pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 februari 2021 sampai dengan 23 februari 2021

penetapan harga uap dan harga listrik yang digunakan dalam penentuan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi untuk tubuh bumi eksploitasi

perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-2019)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 februari 2021 sampai dengan 16 februari 2021

penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal direktorat jenderal pajak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 184/pmk.01/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak

kebijakan perpajakan sehubungan dengan bencana alam di provinsi kalimantan selatan dan provinsi sulawesi barat

penyelenggaraan bidang perdagangan

perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan lembaga pengelola investasi dan/atau entitas yang dimilikinya

perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha

hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah

penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 februari 2021 sampai dengan 09 februari 2021

tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan

pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah

penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus