Peraturan Pajak (Tax Guide)

pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2010 tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 03 juli 2019 sampai dengan 09 juli 2019

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak

tarif atas sanksi administratif berupa denda dan tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam

tata cara penerbitan surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atas impor yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 juni 2019 sampai dengan 02 juli 2019

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

ekspor kembali barang impor

penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik chile

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 27/pmk.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean-india free trade area

penyedia jasa aplikasi perpajakan

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 253/pmk.03/2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

petunjuk pelaksanaan pertukaran informasi secara spontan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional

tata cara pembatalan dan pencabutan surat keterangan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 juni 2019 sampai dengan 25 juni 2019

tata cara ekstensifikasi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 juni 2019 sampai dengan 18 juni 2019

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 35/pmk.010/2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah

tata cara pelaksanaan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan

petunjuk pelaksanaan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak pengembang (developer)

kebijakan perpajakan terhadap penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang jatuh tempo pada tanggal 10 juni 2019

pengecualian pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran pajak masa pajak mei 2019

pengunggahan kembali dokumen lampiran spt tahunan pph badan yang gagal diterima sistem e-filing

mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah