Peraturan Pajak (Tax Guide)

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2018

perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-41/pj/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online

badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 maret 2019 sampai dengan 02 april 2019

daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of financial account information)

layanan pajak tertentu pada pelayanan terpadu satu pintu

tata cara penyampaian, bentuk, dan cara pengisian data registrasi pengusaha barang kena cukai

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.010/2017 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 maret 2019 sampai dengan 26 maret 2019

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk h section dan i section dari negara republik rakyat tiongkok

pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara republik rakyat tiongkok, india, rusia, kazakhstan, belarusia, taiwan, dan thailand

pelayanan sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan (pph) serta laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 maret 2019 sampai dengan 19 maret 2019

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 maret 2019 sampai dengan 12 maret 2019

ketentuan ekspor kelapa sawit, crude palm oil (cpo), dan produk turunannya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 februari 2019 sampai dengan 05 maret 2019

penyampaian pemberitahuan barang kena cukai hasil pengolahan tembakau lainnya yang selesai dibuat

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 februari 2019 sampai dengan 26 februari 2019

tata laksana monitoring dan evaluasi terhadap penerima fasilitas tempat penimbunan berikat dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor

petunjuk pelaksanaan pemberian surat keterangan fiskal

petunjuk teknis tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 februari 2019 sampai dengan 19 februari 2019

perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-161/pj/2012 tentang penunjukan kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 229/pmk.04/2017 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional