Peraturan Pajak (Tax Guide)

penegasan terkait ppn yang dibebaskan atas impor barang kena pajak tertentu dan pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal oleh pkp yang mengalami keadaan gagal berproduksi bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan harta

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 agustus 2017 sampai dengan 05 september 2017

pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 agustus 2017 sampai dengan 29 agustus 2017

tata cara pembayaran imbalan (fee) kepada penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan minyak dan/atau gas bumi

barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

peraturan menteri keuangan nomor 32/pmk.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik

penggunaan senjata api dinas di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai

pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 16 agustus 2017 sampai dengan 22 agustus 2017

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 09 agustus 2017 sampai dengan 15 agustus 2017

tata cara tidak dipungut cukai

pelaksanaan tugas unit kepatuhan internal di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai

pengesahan protokol perubahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkaitan dengan pajak atas penghasilan yang ditandatangani di kuala lumpur pada tanggal 12 september 1991, yang telah diubah dengan protokol yang ditandatangani di bukit tinggi pada tanggal 12 januari 2006 (protocol amending the agreement between the government of the republic of indonesia and the government of malaysia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at kuala lumpur on 12 september 1991, as amended by the protocol signed at bukit tinggi on 12 january 2006)

pembebasan, kelebihan pembayaran dan penagihan pajak daerah kepada perwakilan negara asing, pejabat perwakilan negara asing dan badan atau perwakilan lembaga internasional

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 agustus 2017 sampai dengan 08 agustus 2017

pemberitahuan berlakunya persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik armenia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas modal

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 106/pmk.06/2009 tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan direktur lembaga pembiayaan ekspor indonesia

pengelolaan kinerja direksi dan dewan komisaris pada perusahaan perseroan (persero) di bawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 juli 2017 sampai dengan 01 agustus 2017

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 19 juli 2017 sampai dengan 25 juli 2017

penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek

tata cara penunjukan petugas penilai pajak

pedoman komunikasi di lingkungan direktorat jenderal pajak