Peraturan Pajak (Tax Guide)

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-6/pj/2025 tentang pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah

pencabutan peraturan gubernur nomor 201 tahun 2012 tentang penetapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk setiap wajib pajak

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 agustus 2025 sampai dengan 19 agustus 2025

batasan kriteria tertentu pihak lain serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 6 agustus 2025 sampai dengan 12 agustus 2025

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 agustus 2025 sampai dengan 31 agustus 2025

kebijakan dan pengaturan impor barang elektronik dan telematika

kebijakan dan pengaturan impor barang industri tertentu

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada arsip nasional republik indonesia

tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin kredit industri padat karya

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 juli 2025 sampai dengan 5 agustus 2025

perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 48 tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 11 tahun 2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai

pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto

perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan

pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2025

pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 juli 2025 sampai dengan 29 juli 2025

standar harga satuan regional

sinergi bagan akun standar pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah

investasi pemerintah pada perusahaan umum (perum) bulog dalam pengadaan cadangan jagung pemerintah

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 157 tahun 2023 tentang tata cara pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara