Jakarta

Bandung

Bali

lamp_kep97bc2025.pdf

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI &nbsp;NOMOR KEP-97/BC/2025TENTANG PENERAPAN E-SEAL DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU BARANG EKSPORDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menimbang :<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengawasan dalam rangka pengangkutan barang impor dan/atau barang ekspor;</li><li>bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Green Customs dan green logistics serta mendorong terciptanya praktik kerja yang ramah lingkungan;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan E-Seal dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau Barang Ekspor;</li></ol>&nbsp;Mengingat :<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 414);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1716);</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegelan.</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-14/BC/2019;</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Ekspor dan/atau Transhipment, sebagaimana telah diubah dengan PER-29/BC/2024;</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat, sebagaimana telah diubah dengan PER-30/BC/2024</li></ol>&nbsp;&nbsp;MEMUTUSKAN:Menetapkan : &nbsp;KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN E-SEAL DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU BARANG EKSPOR.&nbsp;&nbsp;KESATU :&nbsp;Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:<ol><li>Segel Elektronik (Electronic Seal) yang selanjutnya disebut E-Seal adalah segel atau tanda pengaman yang dilengkapi dengan piranti elektronik dan/atau terhubung dengan sistem elektronik tertentu yang disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai.</li><li>Penerapan E-Seal adalah rangkaian dan/atau tahapan kegiatan kewajiban penggunaan E-Seal dan integrasi perangkat dan teknologi E-Seal dengan SKP.</li><li>Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.</li><li>Provider E-Seal adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai penyedia perangkat E-Seal.</li><li>Rencana Rute (Route Plan) adalah rencana perjalanan sarana pengangkut dari tempat asal sampai dengan tempat tujuan yang meliputi rute perjalanan, geofence, perkiraan jarak tempuh dan perkiraan waktu perjalanan.</li><li>Jeda Notifikasi Lokasi (Location Sharing Interval) adalah waktu yang ditetapkan bagi perangkat E-Seal untuk mengirimkan sinyal lokasi sarana pengangkut ke sistem pemantauan dan/atau SKP dalam rangka memastikan posisi barang impor dan/atau barang ekspor sesuai dengan geofence yang telah ditetapkan.</li><li>Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.</li></ol>&nbsp;KEDUA :&nbsp;Menetapkan Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau Barang Ekspor dengan tahapan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.&nbsp;KETIGA :&nbsp;E-Seal yang digunakan untuk proses bisnis kepabeanan disediakan oleh:<ol><li>pengguna jasa kepabeanan yang meliputi importir, eksportir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengguna jasa kepabeanan lainnya yang terkait dengan proses bisnis kepabeanan; dan/atau</li><li>Provider E-Seal yang ditunjuk oleh pengguna jasa kepabeanan berdasarkan kesepakatan usaha (business to business).</li></ol>&nbsp;KEEMPAT :&nbsp;Pengguna jasa kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yang menyediakan E-Seal wajib:<ol><li>menyediakan E-Seal yang sudah tersertifikasi dan/atau memenuhi persyaratan untuk proses bisnis kepabeanan dan cukai; dan</li><li>melakukan integrasi sistem E-Seal yang dimiliki ke SKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.</li></ol>&nbsp;KELIMA :&nbsp;Provider E-Seal sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA yang menyediakan E-Seal wajib:<ol><li>memiliki ijin usaha di bidang logistik, peralatan, peralatan digital, keamanan, keamanan digital, dan/atau usaha lain yang terkait;</li><li>menyediakan E-Seal yang sudah tersertifikasi dan/atau memenuhi persyaratan untuk proses bisnis kepabeanan dan cukai; dan</li><li>melakukan integrasi sistem E-Seal yang dimiliki ke SKP dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.</li></ol>&nbsp;KEENAM :&nbsp;Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai memroses permohonan sebagaimana dimaksud pada 2 Diktum KEEMPAT dan angka 3 Diktum KELIMA dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:<ol><li>meneliti kemampuan pemohon untuk melakukan integrasi sistem E-Seal dengan SKP;</li><li>melakukan uji coba integrasi dengan SKP; dan</li><li>menerbitkan persetujuan integrasi setelah syarat teknis terpenuhi.</li></ol>&nbsp;KETUJUH :&nbsp;Persetujuan integrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 Diktum KEENAM dapat dilakukan pembekuan atau pencabutan oleh Direktur Informasi Kepabeanan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.&nbsp;KEDELAPAN :&nbsp;Rencana Rute (Route Plan) sebagaimana dimaksud pada angka 5 Diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut:<ol><li>ditetapkan oleh:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Kantor Pabean tempat pembongkaran barang impor, dalam hal proses bisnis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;</li><li>Kantor Pabean pengawas kawasan berfasilitas, dalam hal proses bisnis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;</li></ol></li><li>paling sedikit memuat alternatif rute perjalanan, geofence, estimasi jarak tempuh, dan estimasi waktu perjalanan;</li><li>ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan Kantor Pabean tempat asal atau tempat tujuan pengangkutan barang, dalam hal tempat asal atau tempat tujuan pengangkutan barang diawasi oleh Kantor Pabean lain;</li><li>ditetapkan paling lambat:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>10 (sepuluh) hari kerja sejak dimulainya tahap awal, dalam hal proses bisnis dengan tempat asal dan tempat tujuan barang yang saat ini telah berjalan; dan</li><li>5 (lima) hari kerja setelah proses bisnis selesai dilaksanakan, dalam hal proses bisnis dengan tempat asal dan tempat tujuan barang yang baru dan/atau belum ada Rencana Rute (Route Plan);</li><li>disampaikan oleh Kepala Kantor Pabean kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan tembusan kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan Direktur Penindakan dan Penyidikan.</li></ol></li></ol>&nbsp;KESEMBILAN :&nbsp;Jeda Notifikasi Lokasi (Location Sharing Interval) sebagaimana dimaksud pada angka 6 Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan jarak tempuh antara tempat asal dan tempat tujuan sebagai berikut:<ol><li>10 detik untuk jarak tempuh sampai dengan 5 kilometer;</li><li>1 menit untuk jarak tempuh di atas 5 s.d. 25 kilometer;</li><li>3 menit untuk jarak tempuh di atas 25 s.d. 50 kilometer;</li><li>5 menit untuk jarak tempuh di atas 50 s.d. 250 kilometer; dan</li><li>10 menit untuk jarak tempuh di atas 250 kilometer.</li></ol>&nbsp;KESEPULUH :&nbsp;Pemasangan dan pelepasan E-Seal berlaku ketentuan sebagai berikut:<ol><li>E-Seal harus dipasang sebelum barang diangkut keluar dari tempat asal di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat lain sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku;</li><li>E-Seal dilepas setelah barang sampai di tempat tujuan di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat lain sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku;</li><li>Pemasangan dan pelepasan E-Seal dapat dilakukan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengangkut, atau pihak lain yang terkait langsung sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku; dan</li><li>Dalam hal pengangkutan barang sudah dilakukan pengamanan dengan E-Seal, Pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan penyegelan dan/atau pengamanan dengan metode lain.</li></ol>&nbsp;KESEBELAS :&nbsp;Kepala Kantor Pabean yang menetapkan Rencana Rute (Route Plan) sebagaimana diktum KEDELAPAN melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas implementasi E-Seal dengan ketentuan:<ol><li>dilakukan secara sewaktu-waktu atau berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 3 (tiga) bulan;</li><li>dapat dilakukan bersama dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kantor Pabean tempat asal atau tempat tujuan pengangkutan barang, dan/atau unit terkait lainnya; dan</li><li>dalam hal perlu penanganan lebih lanjut, hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi disampaikan kepada unit eselon II atau Kantor Pabean terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li></ol>&nbsp;KEDUA BELAS :&nbsp;Kepala Kantor Pabean yang menetapkan Rencana Rute (Route Plan) sebagaimana diktum KEDELAPAN dan/atau Kepala Kantor Pabean pengawas atas nama Kepala Kantor Wilayah untuk proses bisnis kawasan berfasilitas, dapat memberikan persetujuan untuk penggunaan segel selain E-Seal dalam hal:<ol><li>terjadi gangguan dalam jaringan elektronik sehingga E-Seal tidak dapat digunakan; atau</li><li>terdapat keterbatasan kapasitas e-seal berdasarkan pernyataan tertulis dari pengguna jasa kepabeanan dan/atau Provider E-Seal, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.</li></ol>&nbsp;KETIGA BELAS :&nbsp;Persetujuan integrasi sistem E-Seal ke SKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.&nbsp;KEEMPAT BELAS :&nbsp;Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.&nbsp;&nbsp;Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:<ol><li>Sekretaris Direktorat Jenderal;</li><li>Para Direktur di Lingkungan DJBC;</li><li>Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJBC;</li><li>Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;</li><li>Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;</li><li>Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.</li></ol>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2025 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, &nbsp;ttd ASKOLANI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI &nbsp;NOMOR KEP - 188/BC/2025 &nbsp; TENTANG&nbsp; PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-97/BC/2025 TENTANG PENERAPAN E-SEAL DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU EKSPOR &nbsp; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menimbang : &nbsp;<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa penerapan E-Seal dalam rangka pengangkutan barang impor dan/atau ekspor pada Kantor Pabean telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 tentang Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau Ekspor;</li><li>bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan E- Seal pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, serta menindaklanjuti rekomendasi aparat pengawas fungsional terkait penerapan E-Seal di lapangan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 97/BC/2025 tentang Penerapan E-Seal dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau Ekspor;</li></ol>&nbsp; Mengingat : &nbsp;<ol><li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 414);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1716);</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 26/BC/2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel dan Tanda Pengaman Bea dan Cukai dan Tata Cara Penyegelan.</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-14/BC/2019;</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Ekspor dan/atau Transhipment, sebagaimana telah diubah dengan PER-29/BC/2024;</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 13/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat, sebagaimana telah diubah dengan PER-30/BC/2024.</li></ol>&nbsp; &nbsp;MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-97/BC/2025 TENTANG PENERAPAN E- SEAL DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU EKSPOR. &nbsp;&nbsp; KESATU&nbsp; : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 tentang Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau Ekspor, diubah sebagai berikut: &nbsp;<figure class="table"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Ketentuan Diktum KESEPULUH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemasangan dan pelepasan E-Seal berlaku ketentuan sebagai berikut: &nbsp;<figure class="table"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">E-Seal harus sudah dipasang sebelum barang diangkut keluar dari tempat asal di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat lain sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">E-Seal dilepas setelah barang sampai di tempat tujuan di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat lain sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">3.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Pemasangan dan pelepasan E-Seal dapat dilakukan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengangkut, atau pihak lain yang terkait langsung sesuai dengan prosedur kepabeanan yang berlaku;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">4.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Dalam hal pengangkutan barang sudah dilakukan pengamanan dengan E-Seal, Pejabat Bea dan Cukai tidak melakukan penyegelan dan/atau pengamanan dengan metode lain;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">5.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Ketentuan pemasangan dan pelepasan E-Seal untuk proses bisnis khusus (wing box, many/one to many/one, dan sebagainya), dapat diatur secara tersendiri oleh Kepala Kantor Pabean yang menetapkan Rencana Rute (Route Plan).</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Ketentuan Diktum KESEBELAS diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Kantor Pabean yang menetapkan Rencana Rute (Route Plan) sebagaimana Diktum KEDELAPAN melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas implementasi E-Seal dengan ketentuan: &nbsp;<figure class="table"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">dilakukan secara sewaktu-waktu atau berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">dapat dilakukan bersama dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kantor Pabean tempat asal atau tempat tujuan pengangkutan barang, dan/atau unit terkait lainnya;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">3.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">dalam hal perlu penanganan lebih lanjut, hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi disampaikan kepada unit eselon II atau Kantor Pabean terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">4.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">parameter yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas implementasi E-Seal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sekurang-kurangnya meliputi: &nbsp;<figure class="table"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">a.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">kesesuaian pengiriman data lokasi menurut ketentuan Jeda Notifikasi Lokasi (Location Sharing Interval);</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">b.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">kapasitas penyediaan dan utilisasi device E-Seal oleh pengguna jasa kepabeanan dan/atau Provider E-Seal;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">c.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">pemenuhan ketentuan pemasangan dan pelepasan E- Seal;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">d.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">pelanggaran&nbsp;rute,&nbsp;kerusakan&nbsp;E-Seal,&nbsp;dan/atau penyalahgunaan E-Seal;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">e.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">pelaksanaan pengangkutan barang impor dan/atau ekspor menggunakan E-Seal; dan</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">f.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">kendala penggunaan SKP.</td></tr></tbody></table></figure></td></tr></tbody></table></figure>&nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">3.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Ketentuan Diktum KEDUABELAS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kepala Kantor Pabean yang menetapkan Rencana Rute (Route Plan) sebagaimana Diktum KEDELAPAN, dan/atau Kepala Kantor Pabean pengawas atas nama Kepala Kantor Wilayah untuk proses bisnis kawasan berfasilitas, dapat memberikan persetujuan untuk penggunaan segel selain E-Seal dalam hal: &nbsp;<figure class="table"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">terjadi gangguan dalam jaringan elektronik sehingga E- Seal tidak dapat digunakan;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">terdapat keterbatasan kapasitas E-seal berdasarkan pernyataan tertulis dari pengguna jasa kepabeanan dan/atau Provider E-Seal, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan; atau</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">3.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">menurut pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat digunakan segel selain E-Seal dengan memperhatikan kondisi dan kelancaran proses bisnis di lapangan.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">4.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.</td></tr></tbody></table></figure></td></tr></tbody></table></figure>&nbsp; KEDUA&nbsp;&nbsp; &nbsp;: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. &nbsp;&nbsp; Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: &nbsp;<ol><li>Sekretaris Direktorat Jenderal;</li><li>Para Direktur di Lingkungan DJBC;</li><li>Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJBC;</li><li>Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;</li><li>Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;</li><li>Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.</li></ol> &nbsp;&nbsp; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2025 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, &nbsp; ttd DJAKA BUDHI UTAMA

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-97/BC/2025 TENTANG PENERAPAN E-SEAL DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU EKSPOR

Direktorat Bea dan Cukai

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

Perubahan Keputusan Dirjen Bea Cukai No. KEP-97/BC/2025: Penerapan e-Seal untuk pengangkutan barang impor/ekspor. Solusi efisien dan aman.

PENERAPAN E-SEAL DALAM RANGKA  PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN/ATAU  EKSPOR

Optimalkan pengangkutan barang impor/ekspor dengan penerapan e-seal. Solusi efisien dan aman untuk manajemen dokumen perpajakan Anda.

KEP-97/BC/2025

Bea Cukai

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Keputusan Dirjen Bea & Cukai : KEP-97/BC/2025