Jakarta

Bandung

Bali

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 488/KMK.010/2021&nbsp;&nbsp;TENTANG&nbsp; TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA&nbsp;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menimbang :<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa untuk memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi Wajib Pajak, diperlukan penyesuaian besaran tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga;</li></ol>&nbsp;Mengingat :Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);&nbsp;MEMUTUSKAN :Menetapkan :&nbsp;KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.&nbsp;PERTAMA :Menetapkan tarif bunga per bulan yang digunakan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan/atau pemberian imbalan bunga terhadap pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.&nbsp;KEDUA :Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:&nbsp;A. Sanksi Administrasi:&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><th>No.</th><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>1.</th><th>Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)</th><th>0,50% (nol koma lima nol persen)</th></tr><tr><th>2.</th><th>Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)</th><th>0,92% (nol koma sembilan dua persen)</th></tr><tr><th>3.</th><th>Pasal 8 ayat (5)</th><th>1,34% (satu koma tiga empat persen)</th></tr><tr><th>4.</th><th>Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)</th><th>1,75% (satu koma tujuh lima persen)</th></tr><tr><th>5.</th><th>Pasal 13 ayat (3b)</th><th>2,17% (dua koma satu tujuh persen)</th></tr></tbody></table></figure>B. Imbalan Bunga:&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)</th><th>0,50% (nol koma lima nol persen)</th></tr></tbody></table></figure>KETIGA :&nbsp;Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 sebagai berikut:&nbsp;A. Sanksi Administrasi:<figure class="table"><table><tbody><tr><th>No.</th><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>1.</th><th>Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)</th><th>0,51% (nol koma lima satu persen)</th></tr><tr><th>2.</th><th>Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)</th><th>0,93% (nol koma sembilan tiga persen)</th></tr><tr><th>3.</th><th>Pasal 8 ayat (5)</th><th>1,35% (satu koma tiga lima persen)</th></tr><tr><th>4.</th><th>Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)</th><th>1,76% (satu koma tujuh enam persen)</th></tr><tr><th>5.</th><th>Pasal 13 ayat (3b)</th><th>2,18% (dua koma satu delapan persen)</th></tr></tbody></table></figure>&nbsp;B. Imbalan Bunga:<figure class="table"><table><tbody><tr><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)</th><th>0,51% (nol koma lima satu persen)</th></tr></tbody></table></figure>&nbsp;KEEMPAT :Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku bulan Oktober 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:A. Tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 :1) Sanksi Administratif :<figure class="table"><table><tbody><tr><th>No.</th><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>1.</th><th>Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)</th><th>0,51% (nol koma lima satu persen)</th></tr><tr><th>2.</th><th>Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)</th><th>0,93% (nol koma sembilan tiga persen)</th></tr><tr><th>3.</th><th>Pasal 8 ayat (5)</th><th>1,34% (satu koma tiga empat persen)</th></tr><tr><th>4.</th><th>Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)</th><th>1,76% (satu koma tujuh enam persen)</th></tr></tbody></table></figure>&nbsp;2) Imbalan Bunga:<figure class="table"><table><tbody><tr><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)</th><th>0,51% (nol koma lima satu persen)</th></tr></tbody></table></figure>&nbsp;B. Tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 :1) Sanksi Administratif :<figure class="table"><table><tbody><tr><th>No.</th><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>1.</th><th>Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)</th><th>0,51% (nol koma lima satu persen)</th></tr><tr><th>2.</th><th>Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)</th><th>0,93% (nol koma sembilan tiga persen)</th></tr><tr><th>3.</th><th>Pasal 8 ayat (5)</th><th>1,34% (satu koma tiga empat persen)</th></tr><tr><th>4.</th><th>Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)</th><th>1,76% (satu koma tujuh enam persen)</th></tr><tr><th>5.</th><th>Pasal 13 ayat (3b)</th><th>2,18% (dua koma satu delapan persen)</th></tr></tbody></table></figure>&nbsp;2) Imbalan Bunga:<figure class="table"><table><tbody><tr><th>Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</th><th>Tarif bunga per bulan</th></tr><tr><th>Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)</th><th>0,51% (nol koma lima satu persen)</th></tr></tbody></table></figure>&nbsp;KELIMA :Penetapan tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya dilimpahkan kewenangannya dalam bentuk mandat kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.&nbsp;KEENAM :Pelaksanaan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Kepala Badan Kebijakan Fiskal wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);</li><li>Kepala Badan Kebijakan Fiskal bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan;</li><li>Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku pihak yang menerima pelimpahan wewenang tidak dapat melimpahkan kembali kewenangan dimaksud kepada pejabat lain; dan</li><li>Dalam hal Kepala Badan Kebijakan Fiskal berhalangan sementara atau tetap, pelimpahan wewenang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) yang ditunjuk.</li></ol>&nbsp;KETUJUH :Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dapat menetapkan pedoman mengenai tata cara penetapan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga.&nbsp;KEDELAPAN :Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dikenakan melalui surat ketetapan pajak yang:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>diterbitkan sejak tanggal 29 Oktober 2021; dan</li><li>penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 29 Oktober 2021,</li></ol></li><li>terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai tarif bunga yang telah diterbitkan dengan mendasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga sampai dengan periode September 2021 tetap berlaku.</li></ol>&nbsp;KESEMBILAN :Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, dinyatakan tidak berlaku.&nbsp;KESEPULUH :Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KM.10/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021; dan</li><li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60/KM.10/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021, dinyatakan tidak berlaku, kecuali digunakan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang dikenakan melalui ketetapan yang diterbitkan sampai dengan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini.</li></ol>&nbsp;KESEBELAS :Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.&nbsp;&nbsp;Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Wakil Menteri Keuangan;</li><li>Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;</li><li>Direktur Jenderal Pajak; dan</li><li>Kepala Badan Kebijakan Fiskal.</li></ol>&nbsp;&nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp;&nbsp;ttd.&nbsp; &nbsp; SRI MULYANI INDRAWATI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2025&nbsp;&nbsp;TENTANG&nbsp; PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN <a href="https://pajakku.com/tax-guide/kep-menkeu/488-mk-2021">NOMOR 488/KMK.010/2021</a> TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga;</li><li>bahwa dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian atas nomenklatur pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga;</li></ol>&nbsp;Mengingat :<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li><li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</li><li>Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);</li><li>Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);</li><li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga;</li></ol>&nbsp;MEMUTUSKAN:&nbsp;Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 488/KMK.010/2021 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.&nbsp;KESATU&nbsp;&nbsp;:Beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan <a href="https://pajakku.com/tax-guide/kep-menkeu/488-mk-2021">Nomor 488/KMK.010/2021</a> tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KELIMA : Penetapan tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya dilimpahkan kewenangannya dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.</li><li>Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KEENAM : Pelaksanaan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:<ol><li>Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);</li><li>Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan;</li><li>Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal selaku pihak yang menerima pelimpahan wewenang tidak dapat melimpahkan kembali kewenangan dimaksud kepada pejabat lain; dan</li><li>Dalam hal Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal berhalangan sementara atau tetap, pelimpahan wewenang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) yang ditunjuk.</li></ol></li><li>Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dapat menetapkan pedoman mengenai tata cara penetapan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga.</li></ol>KEDUA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Ketentuan mengenai tarif bunga yang telah diterbitkan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga sampai dengan periode Mei 2025 dinyatakan tetap berlaku.</li><li>Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</li></ol>&nbsp;&nbsp;Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Wakil Menteri Keuangan;</li><li>Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;</li><li>Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;</li><li>Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan</li><li>Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan.</li></ol>&nbsp;&nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2025MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp;ttd&nbsp; &nbsp; SRI MULYANI INDRAWATI

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 488/KMK.010/2021 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Instruksi Menteri Keuangan, Surat Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 488/KMK.010/2021 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN

169 TAHUN 2025

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga: panduan untuk kepatuhan pajak.

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2021

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2021

488/KMK.010/2021

PPN/PPnBM

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Keputusan Menteri Keuangan : 488/KMK.010/2021