Jakarta

Bandung

Bali

lamp5bc2022.pdf

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI &nbsp;NOMOR PER - 10/BC/2025 &nbsp; TENTANG &nbsp; PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI &nbsp; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menimbang : &nbsp;<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa ketentuan mengenai tata cara pelunasan cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 9/BC/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;</li><li>bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, optimalisasi pelayanan pita cukai, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tata cara pelunasan cukai;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;</li></ol> &nbsp;Mengingat : &nbsp;<ol><li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 856);</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;</li></ol> &nbsp;MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI. &nbsp;Pasal I Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: &nbsp;Pasal 15A &nbsp;<figure class="table"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">(1)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Terhadap pengajuan P3C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 oleh Pengusaha Pabrik dapat dikenakan pembatasan berdasarkan manajemen risiko dalam SAC-S.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;">(2)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;">Pembatasan berdasarkan Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh namun tidak terbatas pada: &nbsp;<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>profil risiko perusahaan;</li><li>kapasitas produksi;</li><li>riwayat pelanggaran penyalahgunaan pita cukai; dan/atau</li><li>hasil analisis dan/atau pemeriksaan terhadap Pengusaha Pabrik.</li></ol></td></tr></tbody></table></figure> &nbsp;Pasal II &nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>dalam hal SAC-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A belum diterapkan secara penuh (mandatory), penerapan ketentuan pembatasan P3C tetap menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai; dan</li><li>dalam hal SAC-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A sudah diterapkan secara penuh (mandatory), penerapan ketentuan pembatasan P3C menggunakan Peraturan Direktur Jenderal ini.</li></ol></li><li>Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</li></ol>&nbsp; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 29 Agustus 2025 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, &nbsp; ttd DJAKA BUDHI UTAMA

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI

Direktorat Bea dan Cukai

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

Perubahan ketiga aturan pelunasan cukai: panduan terbaru untuk perencana pajak. Tetap patuhi regulasi dengan informasi terkini ini.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI &nbsp;NOMOR PER - 9/BC/2024 &nbsp; TENTANG &nbsp; PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI &nbsp; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menimbang : &nbsp;<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa ketentuan mengenai tata cara pelunasan cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;</li><li>bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, optimalisasi pelayanan pita cukai, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tata cara pelunasan cukai;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;</li></ol>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mengingat : &nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 856);</li><li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;</li></ol>&nbsp; &nbsp;MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI. &nbsp; &nbsp;Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, diubah sebagai berikut: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Ketentuan ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: &nbsp; &nbsp;Pasal 11&nbsp; &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Pengusaha Pabrik dapat mengajukan P3C HT awal atau P3C MMEA awal untuk setiap jenis Pita Cukai dengan ketentuan: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">a.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah Pita Cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebelum bulan pengajuan P3C HT awal, dengan memperhatikan batasan produksi jenis HT golongan Pengusaha Pabrik; atau</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">b.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah Pita Cukai yang dipesan dengan CK-1A dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebelum bulan pengajuan P3C MMEA awal.</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1a)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Terhadap pengajuan P3C HT awal atau P3C MMEA awal oleh Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor dapat membatasi jumlah Pita Cukai yang disediakan sebesar 50% dari kapasitas produksi Pengusaha Pabrik, dengan mempertimbangkan pengawasan potensi penyalahgunaan Pita Cukai berdasarkan manajemen risiko, melalui mekanisme sebagai berikut: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">a.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">membuat daftar Pengusaha Pabrik yang akan dilakukan pembatasan untuk P3C HT awal atau P3C MMEA awal;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">b.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">pembuatan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan kriteria:<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">adanya sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 29 ayat (2a) Undang-Undang mengenai Cukai;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">adanya surat rekomendasi tidak melayani penyediaan Pita Cukai dan pemesanan Pita Cukai;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">3.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">adanya data temuan Pejabat Bea Dan Cukai atau temuan aparat pemeriksa fungsional terkait pelanggaran penyalahgunaan Pita Cukai; dan/atau</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">4.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">adanya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan Pengusaha Pabrik;</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">c.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">pembuatan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mempertimbangkan:<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">pengusaha yang baru mendapatkan NPPBKC; dan/atau</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">hasil tindak lanjut terkait analisis rasio kewajaran dokumen cukai;</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">d.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">melakukan perekaman daftar Pengusaha Pabrik yang akan dilakukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada SAC-S;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">e.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pengusaha Pabrik pada daftar yang akan dilakukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">f.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e digunakan untuk mendapatkan data kapasitas produksi Pengusaha Pabrik;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">g.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">h.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">melakukan perekaman data kapasitas produksi Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada huruf f pada SAC-S berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk dilakukan pembatasan Pita Cukai.</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1b)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, dan/atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dapat menambahkan Pengusaha Pabrik yang akan dilakukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1c)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan evaluasi atas daftar Pengusaha Pabrik setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pembuatan daftar Pengusaha Pabrik.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1d)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Dalam hal terdapat permohonan dari Pengusaha Pabrik, Kepala Kantor dapat melakukan evaluasi setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembuatan daftar Pengusaha Pabrik.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1e)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dan ayat (1d), Kepala Kantor dapat: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">a.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">menghapus Pengusaha Pabrik dari daftar Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) pada SAC-S;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">b.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">menambah batasan jumlah Pita Cukai yang disetujui untuk disediakan; atau</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">c.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">mengurangi batasan jumlah Pita Cukai yang disetujui untuk disediakan.</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1f)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembatasan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1g)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1f) dilaksanakan secara berkala setiap bulan.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1h)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Dalam hal dari hasil monitoring dan evaluasi terdapat perbaikan atas pelaksanaan pembatasan penyediaan Pita Cukai, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1i)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembatasan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1f) dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1h), disampaikan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan tembusan Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Kepatuhan Internal.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(1j)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Penyampaian hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i), paling lambat tanggal 15 setiap bulan.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(2)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Dalam hal data rata-rata P3C HT awal atau P3C MMEA awal per bulan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, berlaku ketentuan sebagai berikut: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">a.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">jumlah Pita Cukai yang dapat diajukan untuk P3C HT awal yaitu: &nbsp;<figure class="table" style="width:100%;"><table style="border-color:rgb(226, 232, 240);"><tbody><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">1.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">paling banyak 100% (seratus persen) dari batasan produksi golongan per bulan untuk Pengusaha Pabrik HT dengan profil risiko rendah;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">paling banyak 50% (lima puluh persen) dari batasan produksi golongan per bulan untuk Pengusaha Pabrik HT dengan profil risiko menengah;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">3.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari batasan produksi golongan per bulan untuk Pengusaha Pabrik HT dengan profil risiko tinggi; dan</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">4.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari batasan produksi golongan per bulan untuk Pengusaha Pabrik HT yang belum memiliki profil risiko; atau</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">b.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">jumlah Pita Cukai yang dapat diajukan untuk P3C MMEA awal yaitu sesuai kebutuhan per bulan dengan mempertimbangkan data kapasitas produksi.</td></tr></tbody></table></figure></td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(3)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Importir dapat mengajukan P3C HT awal atau P3C MMEA awal untuk setiap jenis Pita Cukai sesuai kebutuhan per bulan.</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">(4)</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Dalam hal penyediaan pita cukai untuk MMEA asal Impor, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerima dokumen Rencana Kebutuhan Pita Cukai untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun yang diajukan Importir MMEA sebelum pengajuan P3C MMEA Awal untuk periode persediaan bulan Januari sesuai dengan Lampiran E2.</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);vertical-align:top;width:2%;">2.</td><td style="border-color:rgb(226, 232, 240);text-align:justify;vertical-align:top;width:100%;">Ketentuan huruf D.1 dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pasal II Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2024 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI

Optimalkan pelunasan cukai dengan memahami perubahan terbaru Peraturan Dirjen Bea Cukai. Panduan lengkap untuk perencana pajak.

PER - 9/BC/2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Instruksi Menteri Keuangan, Surat Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan

Panduan lengkap pelunasan cukai: langkah mudah, tepat, dan profesional untuk perencana pajak. Optimalkan manajemen dokumen Anda sekarang!

PER - 24/BC/2018

Perubahan aturan pelunasan cukai: Panduan terbaru untuk perencana pajak. Tetap patuhi regulasi dengan informasi terkini dan profesional.

Bea Cukai

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Peraturan Dirjen Bea & Cukai : PER - 5/BC/2022