Jakarta

Bandung

Bali

<h2 style="text-align:center;"><span class="text-small">PERATURAN BUPATI PEMALANG</span></h2><h3 style="text-align:center;">NOMOR 1 TAHUN 2023</h3><h3 style="text-align:center;">TENTANG</h3><h3 style="text-align:center;">PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK</h3><p style="text-align:center;"><strong>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</strong></p><p style="text-align:center;"><strong>BUPATI PEMALANG,</strong></p><h4>Menimbang:</h4><ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, perlu dilakukan intensifikasi pendapatan dalam pengelolaan pajak daerah dengan menggunakan sistem elektronik;&nbsp;</li><li>bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (self assesment), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;&nbsp;</li><li>bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara manual maupun secara elektronik;&nbsp;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;</li></ol><h4>Mengingat:</h4><ol><li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);&nbsp;</li><li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);&nbsp;</li><li>Undang-Undang 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li><li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);&nbsp;</li><li>Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);&nbsp;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);&nbsp;</li><li>Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1);</li></ol><h4 style="text-align:center;">MEMUTUSKAN:</h4><p><strong>Menetapkan:</strong>&nbsp;</p><p>PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.</p><h3 style="text-align:center;">BAB I:&nbsp;</h3><h3 style="text-align:center;">KETENTUAN UMUM</h3><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 1</strong>:&nbsp;</p><p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:&nbsp;</p><ol><li>Daerah adalah Kabupaten Pemalang.&nbsp;</li><li>Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.&nbsp;</li><li>Bupati adalah Bupati Pemalang.&nbsp;</li><li>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.&nbsp;</li><li>Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.&nbsp;</li><li>Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.&nbsp;</li><li>Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.&nbsp;</li><li>Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.&nbsp;</li><li>Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.&nbsp;</li><li>Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</li><li>Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.&nbsp;</li><li>Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.&nbsp;</li><li>Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.&nbsp;</li><li>Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memua jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dani subjek pajak/konsumen kepada Wajib Pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.&nbsp;</li><li>Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh BAPENDA, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.&nbsp;</li><li>Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li><li>Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.&nbsp;</li><li>Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat elektronik yang digunakan sebagai perekam data transaksi usaha</li></ol><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 2</strong></p><ol><li>Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dimaksudkan guna meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah.&nbsp;</li><li>Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik bertujuan untuk:&nbsp;<br>a. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;&nbsp;<br>b. menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan daerah;&nbsp;<br>c. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;&nbsp;<br>d. meningkatkan estimasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (realtime);&nbsp;<br>e. memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke Daerah;dan&nbsp;<br>f. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Daerah.</li></ol><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 3</strong></p><p>Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi:&nbsp;</p><ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;&nbsp;</li><li>hak dan kewajiban; dan&nbsp;</li><li>Pengawasan dan Pembinaan.</li></ol><h3 style="text-align:center;">BAB II:&nbsp;</h3><h3 style="text-align:center;">SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK</h3><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 4</strong></p><ol><li>Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment).&nbsp;</li><li>Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :&nbsp;<br>a. Pajak Hotel;&nbsp;<br>b. Pajak Restoran;&nbsp;<br>c. Pajak Hiburan; dan&nbsp;<br>d. Pajak Parkir.</li></ol><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 5</strong></p><ol><li>Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.&nbsp;</li><li>Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:&nbsp;<br>a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa Alat Perekam Data Transaksi;&nbsp;<br>b. jaringan komunikasi data; dan&nbsp;<br>c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara elektronik (e-SPTPD).&nbsp;</li><li>BAPENDA merencanakan penyediaan sarana prasarana pendukung dan rencana penempatan Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.&nbsp;</li><li>Dalam rangka penyusunan rencana penempatan Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAPENDA terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan Alat Perekam Data Transaksi.</li></ol><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 6</strong></p><ol><li>Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.&nbsp;</li><li>Dalam rangka penempatan dan pengoperasian Alat Perekam Data Transaksi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.</li></ol><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 7</strong></p><ol><li>Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara online (e-SPTPD).&nbsp;</li><li>Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh BAPENDA.&nbsp;</li><li>Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perpajakan daerah.</li></ol><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 8</strong></p><p>Teknis Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 9</strong></p><p>Pembiayaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Anggaran Biaya Bank Persepsi.</p><h3 style="text-align:center;">BAB III</h3><h3 style="text-align:center;">HAK DAN KEWAJIBAN</h3><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 10</strong></p><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:&nbsp;<br>a. Wajib Pajak berhak:&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan secara sistem elektronik;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik tidak menganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak,&nbsp;<br>b. Wajib Pajak berkewajiban:&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. menjaga Alat Perekam Data Transaksi dan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik agar dalam keadaan baik;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. menyediakan kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4. melaporkan apabila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada BAPENDA selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan/gangguan perangkat dan sistem;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;5. membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang Alat Perekam Data Transaksi bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan memperpanjang izin usaha.</li><li>Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, hak dan kewajiban BAPENDA adalah sebagai berikut :&nbsp;<br>a. BAPENDA berhak:&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan Alat Perekam Data Transaksi Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik pada tempat usaha/outlet Wajib Pajak;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. mengevaluasi dan mengusulkan pencabutan atas izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang apabila menolak pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan tidak baik atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat Perekam Data Transaksi dan/atau Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.&nbsp;<br>b. BAPENDA berkewajiban:&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. merahasiakan setiap data transaksi pembayaran Pajak Daerah setiap Wajib Pajak;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4. membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;5. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;6. menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.</li></ol><h3 style="text-align:center;">BAB IV</h3><h3 style="text-align:center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</h3><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 11</strong></p><ol><li>Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh BAPENDA.</li><li>&nbsp;Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:&nbsp;<br>a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi; dan&nbsp;<br>b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi;&nbsp;</li><li>Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:&nbsp;<br>a. rekonsiliasi data transaksi pada Alat Perekam Data Transaksi dengan SPTPD; dan&nbsp;<br>b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.&nbsp;</li><li>Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA membentuk Tim Pelaksana Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.</li></ol><h3 style="text-align:center;">BAB V</h3><h3 style="text-align:center;">KETENTUAN PENUTUP</h3><p style="text-align:center;"><strong>Pasal 12</strong></p><p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p><p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.</p><p style="text-align:right;">Ditetapkan di Pemalang&nbsp;</p><p style="text-align:right;">pada tanggal 9 Februari 2023&nbsp;</p><p style="text-align:right;">Plt. BUPATI PEMALANG&nbsp;</p><p style="text-align:right;">WAKIL BUPATI,&nbsp;</p><p style="text-align:right;">cap&nbsp;</p><p style="text-align:right;">ttd&nbsp;</p><p style="text-align:right;">MANSUR HIDAYAT</p><p>Diundangkan di Pemalang&nbsp;</p><p>Pada tanggal 9 Februari 2023&nbsp;</p><p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG&nbsp;</p><p>KEPALA DINAS TENAGA KERJA,&nbsp;</p><p>cap&nbsp;</p><p>ttd&nbsp;</p><p>MOH. SIDIK</p><p style="text-align:center;">BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 1</p>

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Peraturan Lainnya

Optimalkan pelaporan pajak Anda dengan sistem elektronik untuk transaksi usaha wajib pajak daerah. Efisien, aman, dan sesuai regulasi.

Pajak

Pajak Daerah

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

<p><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.</span></p>

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.</span></p>

Mudah dan Nyaman

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol<i> security platform&nbsp;</i>dan<i> security expert,</i> Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.</span></p>

Protect Plus

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.</span></p>

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Peraturan Lainnya : 1 TAHUN 2023