Jakarta

Bandung

Bali

LAMP_PER_MENKUE_19_TAHUN_2018

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2024&nbsp;&nbsp;TENTANG&nbsp;PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN&nbsp;DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menimbang :<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan serta untuk mengatur ketentuan mengenai anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan;</li><li>bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;</li></ol>&nbsp;&nbsp;Mengingat :<ol><li>Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li><li>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);</li><li>Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 281);</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);</li></ol>&nbsp;MEMUTUSKAN:Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN.&nbsp;Pasal I&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) yang telah beberapa kali diubah dengan:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 837); dan</li><li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 281),</li></ol>diubah sebagai berikut:&nbsp;1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 10A<ol><li>Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau</li><li>transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama,</li></ol></li><li>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak orang pribadi dan/atau entitas atau pemegang Rekening Keuangan Lama menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi.</li><li>Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;</li><li>pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal;</li><li>penutupan polis baru; dan</li><li>kegiatan transaksi lainnya bagi pemegang Rekening Keuangan Lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain.</li></ol></li><li>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor;</li><li>penutupan rekening; atau</li><li>pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li></ol>&nbsp;2. Paragraf 7 dihapus3. Pasal 13 dihapus.4. Pasal 14 dihapus.5. Pasal 24A dihapus6. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:&nbsp;BAB VA ANTI PENGHINDARAN7. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:&nbsp;Pasal 30A<ol><li>Setiap orang termasuk:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>LJK;</li><li>LJK Lainnya;</li><li>Entitas Lain;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Entitas;</li><li>penyedia jasa;</li><li>perantara; dan/atau</li><li>pihak lain,</li></ol></li><li>Dalam hal terjadi kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, berlaku ketentuan:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>kesepakatan dan/atau praktik tersebut dianggap tidak berlaku dan/atau tidak terjadi; dan</li><li>kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tetap harus dipenuhi oleh setiap orang, termasuk LJK, LJK Lainnya, Entitas Lain, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya, pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain, Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi, Pemegang Rekening Keuangan Entitas, penyedia jasa, perantara, dan/atau pihak lain tersebut.</li></ol></li><li>Direktur Jenderal Pajak berwenang:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>menentukan kesepakatan dan/atau praktik sebagai suatu kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; dan</li><li>memperoleh informasi keuangan, termasuk keterangan dan/atau informasi lainnya, yang berkaitan dengan kesepakatan dan/atau praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</li></ol></li><li>Setiap orang termasuk:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>LJK;</li><li>LJK Lainnya;</li><li>Entitas Lain;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Entitas;</li><li>penyedia jasa;</li><li>perantara; dan/atau</li><li>pihak lain,</li></ol></li><li>Pernyataan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.</li></ol>&nbsp;8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 31<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, dan/atau Pasal 30A.</li><li>Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10.</li><li>Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada setiap orang termasuk:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>LJK;</li><li>LJK Lainnya;</li><li>Entitas Lain;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Entitas;</li><li>penyedia jasa;</li><li>perantara; dan/atau</li><li>pihak lain,</li></ol></li><li>Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (1b) dibuat dengan menggunakan format surat permintaan klarifikasi sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li></ol>&nbsp;9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:&nbsp;Pasal 32&nbsp; &nbsp; 1. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1a), LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>tidak memberikan klarifikasi; atau</li><li>memberikan klarifikasi, namun tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10; atau</li></ol></li><li>dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, dan/atau Pasal 25.</li><li>dihapus.</li></ol>&nbsp; &nbsp; 1a. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan teguran tertulis kepada setiap orang termasuk:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>LJK;</li><li>LJK Lainnya;</li><li>Entitas Lain;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Entitas;</li><li>penyedia jasa;</li><li>perantara; dan/atau</li><li>pihak lain,</li></ol>apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1b), orang dimaksud:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>tidak memberikan klarifikasi; atau</li><li>memberikan klarifikasi, namun masih terdapat indikasi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) dan/atau Pasal 30A ayat (4).</li></ol>&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.&nbsp; &nbsp;3. dihapus.&nbsp;10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 33&nbsp; &nbsp; 1. Dalam hal berdasarkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setiap orang termasuk:<ol style="list-style-type:lower-alpha;"><li>LJK;</li><li>LJK Lainnya;</li><li>Entitas Lain;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;</li><li>pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;</li><li>Pemegang Rekening Keuangan Entitas;</li><li>penyedia jasa;</li><li>perantara; dan/atau</li><li>pihak lain,</li></ol>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; belum memenuhi kewajiban dan/atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.&nbsp; &nbsp;1a. &nbsp;Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.&nbsp; &nbsp;2. Pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dapat dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;3. dihapus.4. dihapus.&nbsp;11. Pasal 34A dihapus.Pasal IIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.&nbsp; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, &nbsp;ttd &nbsp;ASEP N. MULYANA&nbsp;BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 452

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Instruksi Menteri Keuangan, Surat Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Lainnya

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Peraturan Menteri Keuangan : 19/PMK.03/2018