Jakarta

Bandung

Bali

<h2 style="text-align:center;">KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA</h2><h3 style="text-align:center;">NOMOR 139 TAHUN 2008</h3><h3 style="text-align:center;">TENTANG</h3><h3 style="text-align:center;">PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA</h3><p style="text-align:center;"><i>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</i></p><p><strong>GUBERNUR PROVINSI PAPUA,</strong></p><p><strong>Menimbang:</strong></p><ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan<br>produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan<br>kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha perlu penetapan upah minimum;</li><li>bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan Upah<br>Minimum yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral,<br>sehingga perlu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)<br>yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak;</li><li>bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 222 Tahun 2007 tentang Penetapan Upah Minimum<br>Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan<br>sehingga perlu ditinjau kembali;</li><li>bahwa untuk maksud tersebut huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi<br>Papua;</li></ol><p><strong>Mengingat:</strong></p><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan<br>Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);</li><li>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran<br>Negara Tahun 2001 Nomor 135);</li><li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003<br>Nomor 39);</li><li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<br>(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);</li><li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004<br>Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008<br>(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);</li><li>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan<br>Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara<br>Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran<br>Negara Tahun 2007 Nomor 82);</li><li>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;</li><li>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang komponen<br>dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).</li><li>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;</li><li>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan<br>Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja<br>Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;</li><li>Keputusan Gubernur Provinis Papua Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan<br>Provinsi Papua.</li></ol><p><strong>Memperhatikan:</strong></p><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Hasil Pertemuan dan Curah Pendapat Dewan Pengupahan Provinsi Papua dengan Pengusaha tanggal<br>15 Desember 2008;</li><li>Hasil Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Papua tanggal 15 Desember 2008;</li><li>Kesepakatan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja Provinsi Papua tanggal 15 Desember 2008;</li></ol><p style="text-align:center;"><strong>MEMUTUSKAN:</strong></p><h4>Menetapkan :</h4><h4>KESATU:</h4><ol style="list-style-type:upper-latin;"><li>Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dengan rincian sebagai berikut:</li><li>Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua sebesar Rp. 1.216.100,- perbulan.</li><li>Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua Sub Sektor :<br>1. Minyak Dan Gas Bumi, sebesar Rp. 1.301.300,- perbulan<br>2. Emas dan Tembaga, sebesar Rp. 1.301.300,- perbulan<br>3. Jasa konstruksi, sebesar Rp. 1.218.900,- perbulan</li></ol><h4>KEDUA:</h4><p>Upah Minimum tersebut Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari Upah Pokok termasuk<br>tunjangan Tetap.</p><h4>KETIGA:</h4><p>Sektor yang belum termasuk dalam penetapan UMSP tersebut Diktum KESATU dapat diusulkan dan ditetapkan<br>kemudian atas kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja yang terkait pada sektor yang<br>bersangkutan.</p><h4>KEEMPAT:</h4><p>Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan angka paling rendah dan mempunyai masa kerja kurang<br>dari 1 (satu) tahun.</p><h4>KELIMA:</h4><p>Bagi pekerja dengan status tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah yang diberikan oleh pengusaha<br>serendah-rendahnya sebesar upah minimum.</p><h4>KEENAM:</h4><p>Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, dilakukan melalui kesepakatan<br>tertulis antara pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha dan dilakukan secara Bipartit.</p><h4>KETUJUH:</h4><p>Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP dan UMSP yang ditetapkan dalam<br>Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai ketentuan Pasal 17 PERMENAKER Nomor<br>01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.</p><h4>KEDELAPAN:</h4><p>Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan<br>atau lebih, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum di perusahaan yang<br>bersangkutan.</p><h4>KESEMBILAN:</h4><p>Bagi pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari<br>kehadiran, dengan perhitungan upah sehari dengan ketentuan sebagai berikut :</p><ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bagi perusahaan dengan sistem waktu 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25<br>(dua puluh lima) hari kerja;</li><li>bagi perusahaan dengan sistem waktu 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21<br>(dua puluh satu) hari kerja.</li></ol><p>&nbsp;</p><h4>KESEPULUH:</h4><p>Bagi perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan upah minimum dapat<br>diatur dengan sistem pengupahan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.</p><h4>KESEBELAS:</h4><p>Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam<br>Diktum KESATU, Pengusaha dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Provinsi Papua<br>atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling lama 10<br>(sepuluh) hari sebelum berlakunya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:</p><ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha membayar upah<br>pekerja sebesar yang telah diterimakan sebelumnya;</li><li>dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah pekerja sebesar<br>Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai 1 Januari 2009;</li><li>dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah pekerja sesuai<br>dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan.</li></ol><p>&nbsp;</p><h4>KEDUABELAS:</h4><p>Bagi Perusahaan yang menyusun struktur dan skala upah harus memperhatikan golongan jabatan, masa kerja,<br>pendidikan dan kompetensi dan melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan<br>kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagaimana maksud dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 13<br>Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p><h4>KETIGABELAS:</h4><p>Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 222 Tahun 2007 tentang<br>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dinyatakan tidak berlaku.</p><h4>KEEMPATBELAS:</h4><p>Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009</p><p>Ditetapkan di Jayapura<br>pada tanggal 30 Desember 2008<br>GUBERNUR PROVINSI PAPUA<br>ttd.<br>BARNABAS SUEBU, SH</p><p>Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :<br>&nbsp;</p><ol style="list-style-type:decimal;"><li>Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;</li><li>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;</li><li>Menteri Pengupahan Nasional di Jakarta;</li><li>Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;</li><li>Gubernur Papua Barat di Manokwari;</li><li>Ketua DPRD di Jayapura;</li><li>Kepala Dinas Tenga Kerja Provinsi Papua di Jayapura;</li><li>Ketua DPD APINDO Provinsi Papua di Jayapura;</li><li>Ketua DPD SPSI Provinsi Papua di Jayapura;</li><li>Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Papua di Jayapura;</li><li>Kepala JAMSOSTEK (Persero) Cabang Papua di Jayapura;</li><li>Ketua Kepaniteraan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA di Jayapura;</li><li>Para Bupati/Walikota se Provinsi Papua.</li></ol>

PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA

Peraturan Daerah

Penetapan upah minimum dan sektoral di Provinsi Papua: panduan lengkap untuk perencana pajak dalam mengelola dokumen perpajakan.

Berisi kumpulan kategori peraturan pajak daerah

Pajak Daerah

Lainnya

Pajak

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

<p><span style="background-color:transparent;color:#000000;">Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.</span></p>

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.</span></p>

Mudah dan Nyaman

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol<i> security platform&nbsp;</i>dan<i> security expert,</i> Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.</span></p>

Protect Plus

<p style="text-align:justify;"><span style="background-color:transparent;color:#222222;">Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.</span></p>

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Peraturan Daerah : 139 TAHUN 2008