Jakarta

Bandung

Bali

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA &nbsp;NOMOR 68 TAHUN 2025&nbsp; &nbsp;&nbsp;TENTANG&nbsp; SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI&nbsp; &nbsp;DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA&nbsp; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menimbang :<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>bahwa masih terdapat potensi perpajakan atas transaksi digital luar negeri yang belum dapat diidentifikasi sehingga belum dapat dilakukan pemungutan pajaknya secara optimal;</li><li>bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak atas transaksi digital luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna meningkatkan keadilan dan kepastian hukum, perlu dilakukan penyiapan sistem dan penyelenggaraan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri;</li><li>bahwa untuk menjangkau pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri diperlukan teknologi yang bersifat spesifik yang didukung basis data dan informasi;</li><li>bahwa dalam rangka penyiapan sistem dan penyelenggaraan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu mengatur langkah-langkah secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;</li><li>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri;</li></ol>&nbsp;&nbsp;Mengingat :<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);</li><li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);</li><li>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li><li>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);</li><li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);</li></ol>&nbsp;MEMUTUSKAN:&nbsp; &nbsp;Menetapkan :&nbsp; PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI.&nbsp;PASAL 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Transaksi Digital Luar Negeri adalah pemanfaatan atau pertukaran jasa, dan/atau informasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.</li><li>Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SPP-TDLN adalah sistem yang menggunakan teknologi untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri.</li><li>Imbal Jasa adalah pembayaran kompensasi kepada penyelenggara SPP-TDLN dalam rangka pelaksanaan SPP-TDLN.</li><li>Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</li></ol>&nbsp;PASAL 2(1) SPP-TDLN dimaksudkan sebagai sistem nasional untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri secara efisien, efektif, dan akuntabel dengan memperhatikan kompleksitas transaksi yang membutuhkan sistem pemungutan yang bersifat khusus.(2) SPP-TDLN bertujuan untuk:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>mewujudkan sistem pemungutan pajak yang dapat menjangkau pemajakan dari Transaksi Digital Luar Negeri yang kompleks sehingga membutuhkan sistem pemungutan yang bersifat khusus;</li><li>meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak termasuk terhadap Transaksi Digital Luar Negeri;</li><li>meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang terkait dengan Transaksi Digital Luar Negeri; dan</li><li>meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pemungutan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.</li></ol>&nbsp;PASAL 3(1) Penyelenggaraan SPP-TDLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh anak usaha Badan Usaha Milik Negara di bidang teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran, dengan pertimbangan:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>urgensi pembentukan SPP-TDLN yang perlu segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara;</li><li>kebutuhan pemungutan pajak secara digital yang jangkauan transaksinya hingga ke luar negeri dengan didukung basis data dan informasi yang memadai untuk melakukan pemungutan pajak tersebut;</li><li>kebutuhan data, informasi, dan sistem pendukung dengan kemampuan teknologi yang spesifik dan harus segera tersedia dalam rangka implementasi SPP-TDLN guna peningkatan penerimaan negara;</li><li>sifat kerahasiaan data transaksi dalam pelaksanaan SPP-TDLN; dan</li><li>pembangunan sistem yang tidak memerlukan investasi awal dari Pemerintah.</li></ol>(2) Anak usaha Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT Jalin Pembayaran Nusantara.(3) PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan SPP-TDLN dengan pertimbangan:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>mempunyai kompetensi di bidang teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran;</li><li>mampu menjaga kerahasiaan data transaksi dalam penyelenggaraan SPP-TDLN;</li><li>memiliki kemampuan keuangan yang memadai; dan</li><li>dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li></ol>(4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan SPP-TDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT Jalin Pembayaran Nusantara menunjuk calon mitra secara langsung.(5) Untuk menyelenggarakan SPP-TDLN, PT Jalin Pembayaran Nusantara berkewajiban paling sedikit untuk:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>melakukan uji coba (sandboxing) yang meliputi penelitian atas pemenuhan persyaratan administrasi dan uji teknis;</li><li>memastikan keandalan dan keberlangsungan sistem serta teknologi yang digunakan berdasarkan hasil uji coba (sandboxing) untuk melakukan pemungutan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri;</li><li>menyelenggarakan pemungutan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri;</li><li>memastikan keamanan sistem termasuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan SPP-TDLN;</li><li>menyediakan dukungan dan pemeliharaan serta dana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan SPP-TDLN;</li><li>melakukan koordinasi dengan tim koordinasi dalam pelaksanaan SPP-TDLN; dan</li><li>menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kerja.</li></ol>&nbsp;PASAL 4(1) Calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4):<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>merupakan badan hukum Indonesia dan/atau asing; dan</li><li>memiliki kapasitas infrastruktur dan sistem pendukung yang mampu memenuhi kebutuhan data, informasi, dan penerapan teknologi yang spesifik dengan jangkauan hingga ke luar negeri.</li></ol>(2) PT Jalin Pembayaran Nusantara melakukan pengujian atas pemenuhan persyaratan calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil pengujian yang menunjukkan telah terpenuhinya persyaratan calon mitra kepada tim koordinasi.&nbsp;PASAL 5(1) Calon mitra yang telah ditunjuk oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melalui proses uji coba (sandboxing) yang dilakukan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara.(2) Uji coba (sandboxing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>penelitian administrasi atas pernyataan calon mitra paling sedikit:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>memiliki teknologi spesifik yang dapat melakukan pemungutan pajak luar negeri secara tepat dan efisien;</li><li>memiliki bisnis secara global dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia;</li><li>memiliki kemampuan finansial yang memenuhi persyaratan arus kas (cash flow) dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama saat ini dan mendatang;</li><li>pernah dan/atau sedang mengimplementasikan sistem pemungutan pajak atas transaksi secara digital atau sistem sejenis yang menghasilkan penerimaan paling sedikit di 1 (satu) negara;</li><li>memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam bidang pemungutan pajak transaksi digital;</li><li>dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi sanksi atau hukuman berdasarkan putusan pengadilan atas layanan yang diberikan, termasuk pengurusnya;</li><li>tidak memiliki benturan kepentingan dengan pegawai atau pejabat kementerian/lembaga terkait dan/atau pihak lainnya yang terlibat dalam penyediaan SPP-TDLN;</li><li>tidak berasal dari negara yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia;</li><li>tidak tercantum dalam blacklist atau dijatuhi sanksi oleh Pemerintah Indonesia; dan</li><li>tidak pernah masuk dalam daftar hitam dari kementerian/lembaga/instansi di luar negeri, yaitu Office of Foreign Assets Control (OFAC) dan United States Securities and Exchange Commission (SEC).</li></ol></li><li>pelaksanaan uji teknis paling sedikit:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>pengujian fungsi, scalability dan performance;</li><li>pengujian keamanan siber, Governance Risk Compliance (GRC), dan pelindungan data pribadi;</li><li>pengujian kesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan melalui tahapan penyiapan lingkungan terisolasi dan pendefinisian implementasi sistem; dan</li><li>prosedur pemantauan, pencatatan, analisis data, dan pelaporan atas hasil pengujian.</li></ol></li></ol>(3) PT Jalin Pembayaran Nusantara dapat mengusulkan parameter tambahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan uji coba (sandboxing) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada tim koordinasi.(4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pelaksanaan uji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara paralel.(5) PT Jalin Pembayaran Nusantara menyampaikan hasil uji coba (sandboxing) yang menunjukkan telah dipenuhinya persyaratan kepada tim koordinasi untuk dilakukan validasi proses dan diberikan rekomendasi.(6) PT Jalin Pembayaran Nusantara menetapkan calon mitra menjadi mitra sesuai kewenangannya.&nbsp;PASAL 6(1) Terhadap penyelenggaraan SPP-TDLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PT Jalin Pembayaran Nusantara diberikan Imbal Jasa.(2) Besaran Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara kepada tim koordinasi untuk mendapatkan rekomendasi.(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim koordinasi kepada Menteri.(4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Imbal Jasa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) Pembayaran Imbal Jasa dilakukan dengan memperhitungkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ke kas negara.(6) Hasil pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan SPP-TDLN melalui PT Jalin Pembayaran Nusantara yang merupakan penerimaan negara, disetor ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(7) Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan pembayaran Imbal Jasa diatur dalam Peraturan Menteri.&nbsp;PASAL 7Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.&nbsp;PASAL 8(1) Implementasi SPP-TDLN dilakukan setelah PT Jalin Pembayaran Nusantara menetapkan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan reviu dan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan SPP-TDLN.&nbsp;PASAL 9Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.&nbsp; &nbsp;Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp; &nbsp;ttd.&nbsp; &nbsp;PRABOWO SUBIANTO&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,&nbsp; &nbsp;ttd.&nbsp; &nbsp;PRASETYO HADI&nbsp; &nbsp;LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 99

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI

Peraturan Presiden, Penetapan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden

Presiden

Peraturan Presiden

68 Tahun 2025

PPN/PPnBM

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Peraturan Presiden : 68 Tahun 2025