Jakarta

Bandung

Bali

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2021&nbsp;&nbsp;TENTANG&nbsp;PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,&nbsp;&nbsp;&nbsp;Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai;Mengingat :<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);</li></ol>&nbsp;MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI.&nbsp;Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Bea Meterai adalah pajak atas dokumen.</li><li>Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.</li><li>Meterai Tempel adalah Meterai berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen.</li><li>Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.</li><li>Meterai Dalam Bentuk Lain adalah Meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya.</li><li>Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</li></ol>&nbsp;Pasal 2&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Menteri bertanggung jawab atas pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai.</li><li>Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan keamanan dan ketersediaan.</li><li>Pengadaan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>perencanaan; dan</li><li>pencetakan atau pembuatan Meterai.</li></ol></li><li>Pengelolaan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>distribusi;</li><li>penatausahaan; dan</li><li>pengawasan atas penjualan Meterai.</li></ol></li><li>Penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengalihan kepemilikan Meterai kepada pihak lain dengan menerima atau memperoleh penggantian dalam bentuk uang sebesar nilai nominal Meterai.</li></ol>&nbsp;Pasal 3&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan penentuan:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>standardisasi Meterai;</li><li>kebutuhan anggaran untuk:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>pencetakan atau pembuatan Meterai;</li><li>distribusi Meterai; dan</li><li>penjualan Meterai;</li></ol></li><li>kebutuhan Meterai; dan</li><li>jumlah Meterai yang akan dicetak atau dibuat.</li></ol></li><li>Penentuan standardisasi Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menentukan:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>ciri umum dan ciri khusus pada Meterai Tempel;</li><li>kode unik dan keterangan tertentu pada Meterai Elektronik; dan</li><li>unsur tertentu pada Meterai Dalam Bentuk Lain.</li></ol></li><li>Penentuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencetakan atau pembuatan, distribusi, dan penjualan Meterai.</li><li>Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</li><li>Penentuan kebutuhan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan perkiraan kebutuhan Meterai per tahun.</li><li>Penentuan jumlah Meterai yang akan dicetak atau dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memperhatikan target, realisasi, dan strategi penerimaan Bea Meterai, serta ketersediaan Meterai.</li></ol>&nbsp;Pasal 4&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pencetakan atau pembuatan Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menjamin tersedianya Meterai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembayaran Bea Meterai.</li><li>Dalam melakukan pencetakan atau pembuatan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk mencetak Meterai Tempel dan membuat Meterai Elektronik.</li><li>Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.</li><li>Pencetakan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>penyusunan konsep desain;</li><li>penyediaan bahan baku;</li><li>penentuan teknik cetak; dan</li><li>pencetakan.</li></ol></li><li>Pembuatan Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keseluruhan proses paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>penyusunan konsep desain;</li><li>penyediaan sistem atau aplikasi terintegrasi yang memungkinkan penggunaan Meterai Elektronik; dan</li><li>pembuatan.</li></ol></li></ol>&nbsp;Pasal 5Dalam hal Meterai berbentuk Meterai Dalam Bentuk Lain, pencetakan atau pembuatan Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memperoleh izin Menteri.&nbsp;Pasal 6Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencetakan Meterai Tempel dan pembuatan Meterai Elektronik melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta tata cara pemberian izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Menteri.&nbsp;Pasal 7<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan penyaluran Meterai ke tempat penjualan Meterai.</li><li>Dalam melaksanakan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah memberikan penugasan kepada:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendistribusikan Meterai Tempel; dan</li><li>Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, selain penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk mendistribusikan Meterai Elektronik.</li></ol></li><li>Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemerintah memberikan penugasan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan penjualan Meterai Tempel.</li><li>Ketentuan mengenai pelaksanaan distribusi Meterai Tempel dan Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penugasan diatur dalam Peraturan Menteri.</li></ol>&nbsp;Pasal 8<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia bekerja sama dengan pihak lain.</li><li>Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta memberi kesempatan yang sama.</li><li>Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang memiliki kemampuan dan kualifikasi dalam mendukung pendistribusian dan penjualan Meterai Elektronik melalui sistem terintegrasi yang disediakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.</li><li>Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia berkoordinasi dengan Menteri dalam proses pemilihan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</li></ol>&nbsp;Pasal 9&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan untuk memastikan:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>ketersediaan Meterai di masyarakat; dan</li><li>tata kelola Meterai yang akuntabel.</li></ol></li><li>Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>pencatatan, pelaporan, dan penghitungan fisik persediaan Meterai; dan</li><li>pemusnahan Meterai yang rusak atau sudah tidak berlaku.</li></ol></li><li>Pengawasan atas penjualan Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian nilai penjualan dan jumlah Meterai yang terjual.</li><li>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan atas penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</li></ol>&nbsp;Pasal 10<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Penjualan Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditandai dengan penyetoran uang penggantian sebesar nilai nominal Meterai yang diterima atau diperoleh ke kas negara.</li><li>Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>PT Pos Indonesia (Persero) selaku pihak yang ditugaskan untuk melakukan pendistribusian Meterai Tempel beserta penjualannya;</li><li>pihak lain yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melakukan pendistribusian Meterai Elektronik beserta penjualannya; dan</li><li>pihak yang telah ditetapkan sebagai pemungut Bea Meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li></ol>&nbsp;Pasal 11<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Dalam hal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang disebabkan oleh keadaan kahar, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pencetakan Meterai Tempel atau pembuatan Meterai Elektronik.</li><li>Dalam hal PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan tidak sanggup melaksanakan distribusi Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan penjualan Meterai Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang disebabkan oleh keadaan kahar, PT Pos Indonesia (Persero) dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan distribusi dan/atau penjualan Meterai Tempel.</li><li>Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Menteri.</li><li>Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</li></ol>&nbsp;Pasal 12Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai, tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban.&nbsp;Pasal 13Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.&nbsp;Pasal 14Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. &nbsp;Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, &nbsp;ttd. &nbsp;JOKO WIDODO &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, &nbsp;ttd. &nbsp;YASONNA H. LAOLY&nbsp;LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 189&nbsp;&nbsp;&nbsp;PENJELASANATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2021&nbsp;TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI&nbsp;&nbsp;I. UMUMBerdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, objek Bea Meterai adalah dokumen, baik dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Sejalan dengan penambahan dokumen dalam bentuk elektronik sebagai objek Bea Meterai, Undang-Undang mengenai Bea Meterai juga menambahkan cara pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Elektronik, di samping Meterai Tempel dan Meterai Dalam Bentuk Lain yang sudah lazim digunakan pada saat ini.Meterai merupakan salah satu dokumen negara yang memiliki unsur pengaman yang digunakan sebagai sarana pembayaran Bea Meterai sehingga harus selalu tersedia di masyarakat. Ketiadaan Meterai dapat menghambat kepentingan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dalam menjamin ketersediaan Meterai yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta aman dari upaya pemalsuan dan penyalahgunaan, Pemerintah perlu membentuk Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai.Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup dan penunjukan para pihak sebagai pelaksana dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai. Peraturan Pemerintah ini disusun sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan menjamin ketersediaan Meterai di masyarakat.II. PASAL DEMI PASAL<ol><li>Pasal 1 Cukup jelas.</li><li>Pasal 2<ul><li>Ayat (1) Cukup jelas.</li><li>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai dapat menjamin ketersediaan Meterai dengan kualitas terbaik, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai dapat menghasilkan Meterai yang memenuhi kriteria jumlah, kualitas, keamanan, waktu, dan harga sebagaimana telah ditentukan. Yang dimaksud dengan "transparan" adalah seluruh ketentuan dan informasi mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingannya. Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan "memperhatikan keamanan dan ketersediaan" adalah pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai dilaksanakan dengan memperhatikan unsur kerahasiaan Meterai guna mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan serta mempertimbangkan jumlah persediaan Meterai yang berkesinambungan, sehingga Meterai dapat selalu tersedia di masyarakat saat dibutuhkan sebagai sarana pembayaran Bea Meterai.</li><li>Ayat (3) Cukup jelas.</li><li>Ayat (4) Cukup jelas.</li><li>Ayat (5) Cukup jelas.</li></ul></li><li>Pasal 3 Cukup jelas.</li><li>Pasal 4 Cukup jelas.</li><li>Pasal 5 Cukup jelas.</li><li>Pasal 6 Cukup jelas.</li><li>Pasal 7<ul><li>Ayat (1) Cukup jelas.</li><li>Ayat (2)<ul><li>Huruf a Yang dimaksud dengan "mendistribusikan Meterai Tempel" adalah kegiatan penyaluran Meterai Tempel ke seluruh loket PT Pos Indonesia (Persero) untuk menjual Meterai Tempel kepada pengecer atau masyarakat luas.</li><li>Huruf b Yang dimaksud dengan "mendistribusikan Meterai Elektronik" adalah serangkaian proses distribusi melalui sistem terintegrasi yang disediakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dalam bekerja sama dengan pihak lain.</li></ul></li><li>Ayat (3) Cukup jelas.</li><li>Ayat (4) Cukup jelas.</li></ul></li><li>Pasal 8 Cukup jelas.</li><li>Pasal 9 Cukup jelas.</li><li>Pasal 10 Cukup jelas.</li><li>Pasal 11<ul><li>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia, baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial yang menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban pencetakan, pembuatan, distribusi, atau penjualan Meterai Tempel atau Meterai Elektronik sehingga dapat mengganggu ketersediaan Meterai di masyarakat. Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Contoh bencana nonalam antara lain gagal teknologi, wabah penyakit, dan epidemi. Contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror.</li><li>Ayat (2) Cukup jelas.</li><li>Ayat (3) Cukup jelas.</li><li>Ayat (4) Cukup jelas.</li></ul></li><li>Pasal 12 Cukup jelas.</li><li>Pasal 13 Cukup jelas.</li><li>Pasal 14 Cukup jelas.</li></ol>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6711

PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah

Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai untuk mendukung kepatuhan perpajakan dan pengelolaan dokumen secara profesional bagi perencana pajak.

Bea Meterai

Kebijakan Privasi

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat

Tax Prep

Amankan transaksi perpajakan bisnis Anda dengan sistem konfirmasi status Wajib Pajak dari Pajakku. Validasi keabsahan lawan transaksi secara instan dan akurat untuk mencegah risiko penyalahgunaan data.

Fraud & Deception

Kelola dokumen perpajakan dengan sah, aman, dan cepat. Tanda tangan digital tersertifikasi, meterai elektronik, hingga sistem distribusi dokumen elektronik tersedia dalam produk Pajakku.

Digital Assemblage

Rancang strategi perpajakan bisnis Anda dengan dashboard real-time dari Pajakku. Pantau kepatuhan hingga kelola risiko perpajakan lewat dashboard analitik yang informatif untuk top level management.

Analytics, Planning, & Monitoring

Kembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan Anda dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Human Enabler

Tax Advisory & Strategy Services

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Kelola faktur pajak masukan dan keluaran otomatis serta lapor pajak online SPT PPN di Tarra, aplikasi web Faktur Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Resmi DJP

Aplikasi e-Faktur Pajak Online dan Lapor SPT PPN

e-Faktur Pajak

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

Kelola bukti potong pajak & lapor SPT PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Unifikasi di e-PPT, aplikasi eBupot Coretax dan DJP Online dari Pajakku, Mitra Resmi DJP

Aplikasi Bupot Pajak dan Lapor SPT PPh 21, PPh 23, hingga Unifikasi

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

e-Bupot

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Beli e-Meterai (meterai elektronik) resmi dan tanda tangan online di Aplikasi e-Met Pajakku. Pajakku adalah distributor resmi Peruri dan mitra resmi PSrE

Aplikasi e-Meterai dan Tanda Tangan Digital (eSign) Resmi

e-Meterai dan Tanda Tangan Digital

e-Meterai & e-Sign

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Cek NPWP Online, validasi NPWP, serta verifikasi NIK dengan akurat secara online dan real time di Aplikasi e-KS Pajakku, terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Aplikasi Cek NPWP Online dan Validasi Validasi NIK – NPWP Resmi DJP

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

KSWP

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Rekonsiliasi dan ekualisasi pajak dengan SIP Pajakku. Lengkap dengan pemetaan pajak, koreksi fiskal, daftar nominatif, hingga SPT Proforma yang akurat

Aplikasi Rekonsiliasi Pajak dan Sistem Integrasi Pajak Perusahaan

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Pantau kepatuhan pajak, status surat DJP seperti STP dan SP2DK, hingga risiko sanksi pajak secara online dan real time dengan aplikasi dashboard BIP Pajakku

Aplikasi Dashboard Monitoring Pajak Perusahaan Online dan Real Time

Dashboard Monitoring Pajak Online

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Distribusi dan kirim seluruh dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong (bupot), hingga nota retur secara online dan aman dengan Aplikasi TADOR Pajakku

Aplikasi Distribusi Dokumen Pajak Online

Tax Dokumen Center

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Brevet dan Sertifikasi Pajak

Brevet & Sertifikasi Pajak

Industri asuransi memerlukan sistem yang dapat diandalkan untuk menjaga keakuratan data dengan beragam transaksi yang melibatkan polis, klaim, dan premi dari nasabah yang berbeda-beda. Pajakku menawarkan solusi validasi nasabah, memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan terkini. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk membantu perusahaan asuransi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi data, dan memastikan kepatuhan secara otomatis.

Aplikasi pajak online dari Pajakku bantu hitung pajak asuransi dengan cepat dan akurat. Semua lapor pajak SPT terhubung dengan DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Industri Asuransi dengan Praktis

Asuransi

Volume transaksi penjualan tinggi dan berjumlah besar? Tak masalah. Pajakku hadir untuk membantu pengelolaan pajak yang kompleks dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Kini, bisnis Anda lebih efisien tanpa takut kena denda pajak.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk memudahkan perusahaan FMCG kelola PPN produk harian, distribusi massal, hingga lapor pajak online SPT secara cepat dan efisien

Kelola Pajak Bisnis FMCG dan Distribusi Massal Lebih Cepat dan Mudah

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Industri kesehatan harus cepat dan akurat dalam administrasi pasien serta pengelolaan produk dan layanan medis, memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan. Pajakku mengakomodasi layanan yang membuat semua administrasi menjadi serba online sehingga Anda bisa lebih fokus pada penanganan pasien.

Aplikasi pajak resmi DJP dari Pajakku permudah urusan pajak industri kesehatan, rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan. 

Solusi Pajak Industri Kesehatan dan Layanan Medis dari Pajakku

Kesehatan dan Layanan Medis

Industri kimia dan farmasi terikat dengan transaksi bahan baku dan produk jadi, baik lokal maupun internasional, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Pajakku hadir dengan solusi khusus untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, mempercepat pelaporan, dan memastikan kepatuhan secara otomatis sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga Anda dapat fokus pada inovasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku memudahkan perusahaan kimia dan farmasi kelola pajak produksi, distribusi obat, hingga lapor SPT dengan akurat

Kelola Pajak Industri Kimia dan Farmasi dengan Efisien

Kimia dan Farmasi

Proyek konstruksi sering berjalan dalam jangka panjang dan membutuhkan pengelolaan perpajakan yang kompleks. Pajakku membantu Anda melacak kewajiban pajak dari awal proyek hingga selesai, memudahkan pelaporan, dan memastikan pemenuhan aturan perpajakan.

Urusan pajak proyek konstruksi dan infrastruktur jadi lebih efisien. Pajakku dukung laporan PPN dan PPh secara praktis dan sesuai aturan DJP

Solusi Pajak Konstruksi dan Infrastruktur dari Pajakku

Konstruksi dan Infrastruktur

Perusahaan logistik sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Pajakku hadir sebagai mitra tepercaya Anda, menyederhanakan proses perpajakan, mengotomatiskan administrasi, dan memastikan bahwa Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

Pajakku bantu bisnis logistik kelola faktur pajak, biaya distribusi, dan laporan PPN-PPh dengan cepat, aman, dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Solusi Pajak Logistik dan Transportasi dari Pajakku

Logistik dan Transportasi

Di dunia manufaktur dan distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman ke pelanggan, perusahaan perlu dipastikan alur kerja yang lancar dan efisien. Namun, pengelolaan pajak sering kali menjadi hambatan ketika Anda berhadapan dengan rantai pasokan yang rumit dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Pajakku hadir sebagai solusi terintegrasi yang menyederhanakan pengelolaan pajak, memastikan kepatuhan, dan mempercepat proses bisnis Anda.

Aplikasi pajak online untuk hitung PPN produksi, PPh karyawan, dan lapor SPT manufaktur secara aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Perusahaan Manufaktur Lebih Efisien dengan Pajakku

Manufaktur

Industri otomotif dihadapkan dengan kompleksitas transaksi karena harus berurusan dengan pemasok, penjualan ke dealer, hingga pendistribusian spare parts. Pajakku memberikan solusi dengan membantu proses pengelolaan faktur pajak secara masif sehingga seluruh alur distribusi dapat berjalan lancar dan urusan administrasi penjualan disederhanakan secara elektronik.

Aplikasi pajak dari Pajakku mendukung industri otomotif kelola PPN penjualan kendaraan, suku cadang, hingga lapor SPT terintegrasi Coretax DJP dan DJP Online

Kelola Pajak Industri Otomotif Lebih Akurat

Otomotif

Industri perbankan beroperasi di bawah pengawasan ketat regulasi yang terus berkembang. Dengan berbagai transaksi bernilai besar yang terjadi setiap harinya, bank harus memastikan bahwa semua kewajiban pajak terpenuhi dengan benar. Pajakku membantu bank untuk menjaga kepatuhan perpajakan secara efisien dengan sistem manajemen yang aman dan akurat.

Aplikasi pajak online dari Pajakku untuk transaksi perbankan lebih aman dan akurat. Hitung, bayar, dan lapor pajak sektor keuangan cepat dan sesuai aturan DJP

Kelola Urusan Pajak Perbankan dan Keuangan secara Aman dan Akurat

Perbankan dan Layanan Keuangan

Di sektor pertambangan, minyak, gas, dan energi, akurasi adalah kunci. Dari eksplorasi hingga produksi, setiap tahap memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak yang presisi agar perusahaan tetap patuh dan efisien. Dengan regulasi yang ketat dan denda yang besar jika terjadi kesalahan, pengelolaan pajak yang efisien sangat penting. Pajakku hadir sebagai mitra terpercaya yang membantu Anda memastikan semua kewajiban pajak dikelola secara otomatis dan akurat, sehingga Anda dapat lebih fokus pada eksplorasi dan produksi.

Solusi aplikasi pajak online dari Pajakku bantu industri tambang, migas, dan energi kelola pajak dengan aman dan terintegrasi DJP Online dan Coretax DJP

Kelola Pajak Pertambangan, Migas, dan Energi dengan Efisien

Pertambangan, Minyak, Gas dan Energi

Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis & poultry memerlukan pendekatan perpajakan yang efisien. Pajakku menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan pelaporan dan manajemen dokumen pajak, sehingga Anda dapat fokus pada operasional dan pertumbuhan bisnis.

Pajakku bantu urus pelaporan pajak bisnis pertanian, ternak, dan agribisnis. Semua bisa dikelola dalam satu aplikasi mitra resmi DJP dari Pajakku

Kelola Pajak Pertanian, Agribisnis, dan Peternakan dengan Mudah

Pertanian dan Peternakan

Industri real estate tidak hanya tentang membangun dan menjual properti, tetapi juga tentang memastikan setiap transaksi yang melibatkan jual beli dan sewa patuh terhadap peraturan pajak yang rumit. Dengan tingginya volume transaksi, perjanjian kontrak, dan proses sewa-menyewa yang berlangsung setiap hari, perusahaan real estate memerlukan sistem yang efisien untuk mengelola kewajiban pajak tanpa kesalahan. Pajakku hadir untuk menyederhanakan pengelolaan pajak Anda, mempercepat proses administrasi, dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat.

Pajakku mempermudah urusan pajak properti dan real estate dengan aplikasi pajak online. Hitung dan lapor PPN-PPh secara aman dan terintegrasi dengan DJP

Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Pajakku

Properti dan Real Estate

Industri retail adalah tentang kecepatan, volume, dan efisiensi. Dengan ribuan transaksi yang terjadi setiap hari, mulai dari pembelian hingga pengembalian barang, memastikan akurasi dalam pelaporan pajak adalah suatu keharusan. Pajakku hadir sebagai solusi menyeluruh yang membantu bisnis retail mengelola kewajiban perpajakan dengan mudah dan efisien.

Aplikasi pajak resmi DJP untuk bisnis ritel dan e-commerce kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online dari Pajakku

Solusi Pajak Bisnis Ritel dan E-Commerce dari Pajakku

Retail dan E-Commerce

Industri teknologi adalah pusat inovasi yang bergerak cepat, dengan transaksi lintas batas yang terus berkembang dan regulasi perpajakan yang berubah-ubah. Seiring pertumbuhan global dan skala bisnis yang dinamis, perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan pajak tanpa mengorbankan fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Pajakku hadir sebagai solusi komprehensif yang membantu perusahaan teknologi mengelola kewajiban perpajakan secara otomatis, sehingga Anda dapat tetap fokus pada inovasi tanpa khawatir tentang perubahan regulasi.

Aplikasi pajak resmi dari Pajakku mendukung perusahaan teknologi kelola PPN, PPh, hingga lapor SPT dengan sistem otomatis dan aman

Urus Pajak Bisnis Teknologi Lebih Mudah dengan Pajakku

Teknologi

Di dunia telekomunikasi, di mana kecepatan adalah segalanya, perusahaan dihadapkan pada tantangan regulasi yang selalu berubah dan transaksi digital yang rumit. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengelola administrasi pajak dapat mempengaruhi waktu respons layanan pelanggan. Pajakku hadir sebagai solusi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan telekomunikasi memastikan kepatuhan pajak dengan otomatisasi yang cerdas, sehingga Anda dapat tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Pajakku bantu bisnis telekomunikasi dan internet hitung PPN, setor PPh, hingga lapor pajak online SPT dengan cepat dalam satu aplikasi resmi DJP dari Pajakku

Peraturan Pemerintah : 86 TAHUN 2021